Dukung Industri Kreatif, BNI Gelar Nobar Film "Timur" di 3 Kota

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia menyatakan implementasi national payment gateway tidak harus membentuk satu perusahaan switching nasional.

 

Penerapan gerbang pembayaran seharusnya pada penyatuan sistem antar perusahaan switching anjungan tunai mandiri (ATM) yang telah beroperasi di Indonesia, sehingga dapat terkoneksi.

 

Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), menyatakan pembentukan national payment gateway (NPG) seharusnya mencontoh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebagai prinsipal interkoneksi dalam bisnis telekomunikasi.

 

Dalam sistem tersebut yang dilakukan adalah penyatuan sistem antar perusahaan telekomunikasi agar dapat saling terkoneksi.

 

“Dalam NPG kalau mau disatukan itu pada standarisasi sistem yang ditentukan oleh prinsipal,” ujarnya, hari ini.

 

Menurut dia, dalam NPG tersebut ada tiga fungsi utama yang bisa dijalankan secara terpisah, sehingga tidak harus dilakukan oleh satu perusahaan. Fungsi tersebut adalah prinsipal, switching dan settlement.

 

Prinsipal tersebut berfungsi sebagai pembuat aturan main dan standarisasi agar seluruh bank dan perusahaan switching dapat terkoneksi.

 

“Prinsipal ini bisa dipegang oleh asosiasi maupun BI sebagai regulator. Itu tergantung BI. Kalau BI mau membuat aturan makro, nanti asosiasi yang membuat aturan mikro," ujarnya.

 

Adapun untuk switching dan settlement, menurut dia, bisa dipegang oleh perusahaan lain termasuk yang telah beroperasi saat ini.

 

Melalui sistem ini maka tidak perlu melakukan peleburan perusahaan switching yang sudah ada maupun membentuk perusahaan baru yang menjadi super switching.

 

Model NPG

Sebelumnya bank sentral mewacanakan beberapa model dari NPG, seperti peleburan semua perusahaan switching menjadi satu, maupun pembentukan super switching yang akan mengkoneksikan semua operator ATM yang ada.

 

Saat ini ada 4 pemain dalam bisnis switching ATM bank, yakni PT Artajasa Pembayaran Elektronis, yang mengelola ATM Bersama, PT Rintis Sejahtera, yang mengelola ATM Prima, PT Daya Network Lestari, pengelola Alto dan PT Sigma Cipta Caraka, pengeloa Link.

 

Budi menambahkan dalam NPG tersebut juga diperlukan penerbit nasional tunggal (national single issuer), khusus sebagai gerbang pembayaran dengan luar negeri. Hal tersebut mencontoh yang dilakukan oleh perbankan China lewat China UnionPay.

 

Menurut dia, model tersebut dapat mencapai tujuan fundamen dari penerapan NPG, yakni seluruh perbankan di Indonesia dapat terkoneksi serta menjadi gerbang pembayaran terhadap lembaga keuangan luar negeri.

 

Asosiasi bersama bank sentral terus membahas model NPG agar dapat dilaksanakan pada 2013. “Kalau dari BI itu mau lebih cepat maka akan lebih baik. Adapun untuk asosiasi, kami pegang target pada 2013,” jelasnya.

 

Kemarin, Direktur Rintis Sejahter aIwan Setiawan mengatakan interkoneksi antar perusahaan switching bisa menjadi salah satu model dalam pembentukan NPG. Menurut dia, NPG seharusnya tetap mempertahankan kompetisi yang ada saat ini.

 

“Kami percaya kompetisi yang sehat itu dapat menciptakan daya saing guna mendorong efisiensi, sehingga NPG seharusnya mempertahankan hal tersebut selain sinergi antar perbankan,” ujarnya. (20/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber