Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Keuangan merombak pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejumlah nama baru muncul untuk menggantikan pejabat sebelumnya.

 

Direktur Peraturan Perpajakan yang baru dijabat oleh Awan Nurmawan, menggantikan Suryo Utomo. Posisi Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan baru ditempati oleh Amri Zaman untuk menggantikan Sumihar Petrus Tambunan yang memasuki masa pensiun.

 

Awan Nurmawan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, sedangkan Suryo Utomo setelah tidak menduduki posisi sebagai Direktur Peraturan Perpajakan dikabarkan mengambil gelar doktoral di salah satu universitas di Malaysia.

 

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat yang baru ditempati oleh Dedi Rudaedi menggantikan Euis Fatimah yang posisinya bergeser sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan. Dedi Rudaedi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I.

 

Pejabat baru lain yang diangkat adalah Arfan menduduki posisi sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi, Poltak Liberty Hutagaol sebagai Tenaga Pengkaji Bidang pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan.

 

Mekar Satria Utama diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wajib Pajak Besar I.

 

Sementara itu, Pontas Pane diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP NTB mataram, M. Isnaeni Kepala Kantor DJP Kalimantan Timur, Winarto Suhendro menjabat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat.

 

Selain itu, Dicky Hertanto sebagai Kepala Kanwil DJP Yogyakarta, Bambang Is Sutopo sebagai Kanwil DJP Jawa Tengah II Surakarta, Adjat Djatnika Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Bandung, Muhammad Haniv sebagai Kepala Kanwil DJP Banten Serang, Estu Budiarto menjabat Kepala Kanwil DJP Sumatra Utara I Medan.

 

Diangkat pula Mukhtar sebagai Kepala Kanwil DJP Nangroe Aceh Darussalam, serta Sigit Priadi Pramudito sebagai Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar Jakarta.

 

Perombakan para pejabat di lingkungan DJP terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lantaran pelantikan dilakukan pada sekitar pukul 06.00 Senin pagi.

 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan selain melantik pejabat di lingkungan DJP, juga melantik pejabat lain di Dirjen Perbendaharaan.

 

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center Darussalam menilai perombakan tersebut diharapkan bisa membawa ide-ide segar di lingkungan DJP.

 

"Yang harus diperkuat oleh otoritas perpajakan ke depannya adalah basis data wajib pajak. Hal tersebut menjadi penentu keberhasilan untuk mencapai target perolehan pajak pemerintah," ujarnya kemarin.

 

Pada 2012 pemerintah menargetkan bisa memperoleh pajak dalam negeri sebesar Rp989,63 triliun dan pajak perdagangan luar negeri Rp42,93 triliun.

 

Khusus pajak dalam negeri mencakup Pajak Penghasilan Rp519,96 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN Barang Mewah Rp352,94 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp35 triliun, dan pajak lain-lain Rp5,6 triliun. (Ana Noviani/ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber