Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah menyiapkan dana Rp10 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut telah disetujui oleh DPR RI tadi malam.

 

Ketua Komisi VI DPR RI Aryo Bimo menyatakan pihaknya dan pemerintah telah bersepakat untuk mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp5 triliun, public service obligation (PSO) sebesar Rp2 triliun, dan akuisisi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebesar Rp2 triliun.

 

“Namun kami tidak bisa menyetujui pemberian pinjaman untuk PT Pertamina dan PT PLN karena belum mendapatkan informasi latar belakang mengenai itu,” tuturnya dalam rapat kerja bersama Kementerian Negara BUMN tadi malam.

 

Sebelumnya pemerintah juga mengusulkan pemberian pinjaman kepada kedua BUMN strategis tersebut. Namun, DPR merasa belum mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membahas usulan tersebut, terlebih lagi untuk menyetujuinya.

 

Adapun PMN terbesar diraih oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sebesar Rp1,4 triliun. BUMN strategis lain yang mendapatkan PMN adalah PT PAL sebesar Rp600 miliar dan PT Pindad Rp300 miliar.

 

Kemudian PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Rp200 miliar, PT Garam Rp100 miliar, dan PT Kertas Leces sebesar Rp200 miliar.

 

Sebelumnya telajh terjadi perdebatan mengenai pemberian PMN kepada Kertas Leces. Pemerintah merasa Kertas Leces tidak perlu mendapatkan PMN sedangkan DPR memaksakan hal sebaliknya.

 

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan tidak yakin dengan PMN permasalahan BUMN produsesn kertas itu dapat teratasi.

 

“Sebelumnya sudah dua kali Kertas Leces diberi PMN tetapi kinerjanya tidak kunjung membaik,” ujarnya dalam rapat itu tadi malam.

 

Namun, akhirnya disepakati untuk memberikan PMN kepada Kertas Leces dengan catatan BUMN itu harus memberi laporan mengenai penggunaan PMN sebelumnya sebesar Rp275 miliar.

 

Adapun usulan pemerintah untuk tidak memberikan PMN kepada Perum LKBN Antara telah disetujui pemerintah.

 

Selain BUMN strategis, BUMN sektor keuangan turut mendapatkan jatah PMN 2012 yaitu Perum Jamkrindo sebesar Rp1 triliun dan PT Askrindo (Persero) sebesar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Antara, pemerintah menyiapkan PSO 2012.

 

DPR menyetujui pemberian PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pelni, PT Pos, dan Perum LKBN Antara sebesar Rp3 triliun.

 

Selain itu, DPR juga menyetujui untuk menyiapkan Rp2 triliun dari APBN 2012 untuk mengakuisisi 58% saham milik Jepang pada PT Inalum.

 

Baik pemerintah dan DPR sepakat perusahaan peleburan alumunium yang berada di Sumatra Utara itu harus dimiliki pemerintah 100%.

 

Saat ini pemerintah RI baru memiliki 48% atas saham Inalum. Namun, seluruh keputusan tersebut masih harus dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI hari ini. (03/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber