Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Pemerintah akan membentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 9 bulan setelah undang-undang disahkan atau 2 bulan setelah Dewan Komisioner terbentuk.

 

"Dewan Komisioner OJK  akan dibentuk 7 bulan setelah (UU OJK) diundangkan. Kemudian Tim Transisi akan dibentuk 2 bulan setelah Dewan Komisioner terbentuk," ujar Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nurhaida seusai sidang paripurna DPR, Kami 27 Oktober.

 

Menurutnya, Tim Transisi OJK akan dibentuk oleh Dewan Komisioner. Anggota dari Tim transisi merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

 

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menjelaskan masa transisi adalah masa di mana fungsi pengawasan jasa keuangan dari Bapepam LK dan Direktorat Pengawasan Bank Bank Indonesia akan dilebur secara bertahap, sebelum OJK berdiri permanen.

 

Bapepam LK melebur paling lambat 31 Desember 2011, sedangkan Direktorat Pengawasan Bank BI per 31 Desember 2013.

 

Nurhaida menambahkan selama masa persiapan dan implementasi undang-undang, OJK akan menggunakan anggaran Bapepam-LK sekitar Rp300 miliar. Setelah peleburan dua otoritas pengawasan jasa keuangan dan OJK memiliki fungsi penuh, OJK berwenang untuk mengajukan anggaran belanja sendiri dalam rencana kerjanya.

 

"Anggaran awalnya sekitar Rp300 miliar. Itu untuk persiapan dan beberapa implementasi. Habis itu untuk anggaran berikutnya yang berwenang untuk mengajukan adalah Dewan Komisioner ke dalam rencana kerja OJK nanti," terangnya. (ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber