Purbaya Laporkan Kinerja Pajak dan Bea Cukai ke Prabowo

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:Pemerintah  menginstruksikan kementerian dan lembaga pemerintah untuk melakukan koordinasi untuk  pencapaian target  menaikkan penerima program keluarga harapan menjadi 3 juta penerima pada tahun 2014, sehingga bisa mempercepat upaya menekan angka  kemiskinan.

 

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan upaya memacu sejumlah upaya pencapaian target penerima PKH yang menjadi program unggulan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut, juga sejalan dengan adanya ekspektasi publik pada kinerja kabinet pasca dilakukan perombakan yang tinggi.

 

“Koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah agar target program keluarga harapan tercapai,” kata Yopie  kepada wartawan di Istana Wapres hari ini.

 

Langkah untuk menajamkan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut, ujarnya, menjadi agenda utama digelarnya rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wapres Boediono di Istana Wapres hari ini.

 

Dalam rapat tersebut antara lain hadir  Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal,  Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Musliar Kasim, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief.

 

Yopie mengatakan pemerintah sudah menaikkan target penerima PKH secara bertahap mulai 2011 hingga 2014. Rinciannya 1,16 juta keluarga penerima bantuan PKH pada 2011, menjadi 1,5 juta pada 2012, naik lagi menjadi 2,4 juta penerima pada 2013, dan akhirnya menjadi 3 juta keluarga pada 2014 mendatang.

 

Dengan pemberian PKH pada 3 juta keluarga,   berarti program tersebut melakukan pemberian layanan kepada 5,9 juta jiwa warga sangat miskin.

 

“Ini jelas membutuhkan koordinasi dan pembagian kerja yang sangat jelas antar kementerian dan lembaga pemerintah,” kata Yopie.

 

Salah satu cara memudahkan koordinasi, ujarnya, Wapres menekankan  soal tersedianya data yang terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk PKH. Data terpusat  berfungsi sebagai titik sentral koordinasi.

 

Setiap kementerian,  tambah Yopie,  dapat memiliki beragam proyek lain sebagai penunjang upaya penanggulangan kemiskinan, tapi harus berdasarkan pada data yang sama untuk menetapkan sasarannya.

 

Selain itu, ujarnya, Wapres juga meminta ada parameter ukuran keberhasilan PKH secara mikro, dan meningatkan peran pemerintah daerah.

 

"Masing-masing instansi jangan punya data sendiri-sendiri. Data yang terpusat ini sistem pembaharuannya harus jelas,"  kata Yopie.(api)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber