Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk mengurangi pemborosan anggaran menyusul membengkaknya porsi belanja pegawai di 116 kabupaten/kota, lebih dari 50% dari APBD.

 

Terkait dengan itu, pemerintah pusat telah menyiapkan sanksi disipilin, mulai dari penundaaan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) sampai pencopotan jabatan para pimpinan daerah bermasalah.

 

Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, menuturkan pihaknya sudah melayangkan surat ke seluruh daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sekaligus melakukan penghematan. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden agar jangan lagi ada pemborosan anggaran, baik di pusat maupun di daerah.

 

“Jangan beli mobil yang mewah, kantor yang berlebihan. Saya ingatkan sebagai follow up dari arahan presiden. Anggaran lebih penting untuk masyarakat dan pembukaan lapangan kerja, (pengentasan) kemiskinan, dan lain-lain,” ujar dia usai bertemu Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo, sore ini.

 

Menurutnya, saat ini porsi belanja modal di daerah semakin menyempit karena sebagian besar habis untuk membayar gaji pegawai. Karenanya, perlu dilakukan moratorium pengangkatan pegawai di daerah sampai ada hitungan yang jelas berapa kebutuhan ideal dari belanja pegawai.

 

“Rata-rata sekarang kan sekitar 45% APBD untuk belanja aparatur. Itu harus ditekan lagi. Kalau pengangkatan pegawai honor tidak terkendali, itu terancam bisa lebih besar, sampai 60%. Bahkan di 116 daerah di atas 50% (dari APBD) belanja aparaturnya. Bahkan ada yang sampai 70%,” tuturnya.

 

Pemerintah pusat, lanjut Gamawan, member tengat waktu bagi daerah untuk menyerahkan rancangan APBD 2012 yang di dalamnya sudah melakukan rasionalisasi kebutuhan belanja pegawai. Dengan demikian, defisit daerah juga bisa ditekan, sehingga tidak memunculkan utang-utang yang tidak rasional.

 

“Defisit daerah ada yang ditutup Silpa (selisih lebih pembiayaan anggaran), ada juga yang merancang utang. Kalau utang tidak rasional, Mendagri akan coret itu, ketika mengajukan APBD kami koreksi. Jadi tidak ada daerah yang bangkrut,” tuturnya.(api)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber