Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Himpunan bank-bank milik negara optimistis dapat meningkatkan permodalan hingga  bertambah Rp16 triliun apabila Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah disahkan dengan mengembalikan hak pengelolaan piutang kepada perbankan.

 

Ketua Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) Gatot M. Suwondo mengungkapkan saat ini bank BUMN menanggung sekitar Rp80 triliun aset bermasalah yang belum dihapusbukukan karena tagihan tersebut dianggap sebagai piutang negara yang dikenakan ketentuan sebagai piutang negara.

 

"Potensinya ciamik. Kalau pake recovery rate IBRA yang 20%, 80 x 20% saja berarti Rp16 triliun masuk equity, masuk return earning. Return earning kan modal," ujarnya usai rapat dengan Komisi XI DPR RI, hari ini.

 

Menurut dia,  Rp80 triliun tersebut merupakan piutang bank BUMN yang dianggap sebagai piutang negara terhitung sejak 1959 hingga saat ini.

 

Gatot mengungkapkan hal ini salah satunya adalah persoalan utang yang terkatung-katung (debt overhang) karena tidak dialihkan pada 2000.

 

Debt overhang tersebut, lanjutnya, perlu diberi potongan (discount) karena selising bunga yang melekat pada utang tersebut sudah tidak dapat bergulir sehingga perbankan tidak dapat melakukan apa-apa.

 

Dia berharap pada bulan ini sudah ada kejelasan mengenai persoaan tersebut. Namun hal tersebut masih terganjal dengan persoalan undang-undang, oleh sebab itu Himbara meminta perubahan undang-undang terkait. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber