Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Membanjirnya produk impor sejak beberapa bulan terakhir ini dikhawatirkan akan merusak pasar dalam negeri, untuk itu pemerintah diminta melindungi produk lokal dan pengusaha dalam negeri.

 

"Bayangkan impor produk asing ke Indonesia pada bulan Juni kemarin, merupakan yang tertinggi selama negeri ini merdeka sejak 1945 lalu," kata Fahmi Idris, Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, hari ini dalam rapat internal organisasi pengusaha itu di Jakarta.

 

Menurut dia, apa yang terjadi dengan dunia perdagangan di Indonesia tersebut, akan bisa menghancurkan pengusaha lokal, kalau pemerintah tidak cepat-cepat mengantisipasinya.

 

"Untuk itu Pengurus Kadin mengadakan rapat khusus bersama Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan, membahas apa yang perlu dilakukan oleh Kadin sendiri, dan diajukan ke pemerintah nanti hasilnya," kata Oesman Sapta, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, yang memimpin rapat tersebut dan dihadiri sebanyak 20 pengurus Kadin, tanpa Ketua Umum Suryo Bambang Sulisto yang berhalangan hadir.

 

Menurut Oesman, Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang mewadahi dunia usia Indonesia, harus bergerak dan cepat tanggap, aktif, serta kreatif melihat situasi yang terjadi saat ini. "Selain itu pengurus Kadin jangan jalan sendiri-sendiri dalam memberikan statement kepada masyarakat," ungkap pengusaha yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

 

Fahmi Idris menambahkan harus ada solusi dari semua pihak baik dari pemerintah dan kalangan pengusaha, untuk mengatasi masalah impor produk asing ini. Sebab, kalau dibiarkan terus meninggi, akan terjadi persaingan dan tingka kompetisi tinggi antara pengusaha lokal dan asing.

 

"Agar tidak mencelakakan pengusaha lokal, perlu dibuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara lain yang hasilnya saling menguntungka kedua pihak, atau win win solution. Jangan sampai Indonesia jadi pihak yang dirugikan," ungkap mantan Menteri Perindustrian itu.

 

Dia menuturkan bahwa pengusaha merupakan partner dan mitra pemerintah, dan bukan anak buah pemerintah. Terjadinya impor besar-besar dari berbagai produk asing ke negeri ini perlu disikapi.

 

"Seperti kata Mahatir dari Malaysia, bahwa kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara lain, tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat. Kalau bukan untuk itu, tidak usah ikut. Lebih baik memperkuat yang di dalam negeri dulu," ujar Fahmi.(api)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber