Laris HUB : 0878 - 6036 - 1105 Bumbu Instan Untuk Jualan Klojen

[bot 0]

Jakarta -

Rencana pemerintah yang akan memberikan pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk golongan pegawai negeri sipil (PNS) pada awal 2021 dinilai akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, kebijakan ini dikecualikan untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah.

"Bikin iri dan kecemburuan sosial karena PNS itu kan ada yang kontrak, ada yang macam-macam. Pegawai honorer kalau nggak dapat itu kecemburuan bisa muncul di internal masing-masing kementerian. (Bisa) mempengaruhi kinerja PNS," kata Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah kepada detikcom, Minggu (23/8/2020).

Selain akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat di luar PNS juga dinilai akan merasakan hal serupa seperti kalangan guru-dosen, hingga anak sekolah yang juga sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kegiatannya di masa pandemi.

"Semua guru, dosen, murid, tenaga kesehatan harus dapat. Apakah yang swasta nggak (akan) dapat? Ini jadi masalah. Kan sekolah ada yang negeri ada yang swasta, apakah yang negeri saja yang dapat? Ini semua kan terdampak COVID, menurut saya nggak usah dibeda-bedakan semua (harus) dapat baik swasta maupun negeri," ucapnya.

Jika dibeda-bedakan seperti itu, pemerintah harus betul-betul memperhatikan data calon penerima, tingkat transparansi hingga akuntabilitas agar bantuan diberikan tepat sasaran.

"Datanya harus jelas supaya nggak muncul (salah sasaran) itu, kan by name by address. Terus faktanya jangan sampai nanti nggak tepat sasaran, kalau ada yang nggak dapat, terus dapat nanti ada yang double, kan pengalaman kita pada bansos banyak sekali masalah karena datanya sendiri pembagiannya ada yang tidak merata," jelasnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurutnya, masyarakat semua golongan harus diberikan keringanan untuk biaya pulsa.

"Kalau sekarang cuma PNS, bagaimana dengan anak-anak sekolah, (tenaga) honorer tapi dia harus ikut webinar, kan bayar. Kalau mau menolong jangan hanya sektor PNS saja, harus semuanya karena anak-anak juga kan belajar pakai internet," ucapnya saat dihubungi terpisah.

Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR"
[==]
(zlf/zlf)

Sumber