IHSG Menguat Tipis 0,12% ke Level 7.080

[bot 0]

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami penurunan anggaran di 2021. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, anggaran Kemensos turun menjadi Rp 92,8 triliun dari Rp 134,01 triliun di tahun ini.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan anggaran 2021 mengalami penyesuaian karena pemerintah berupaya mengendalikan dampak perekonomian pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, ada beberapa programnya yang sementara tidak akan dilanjutkan pada tahun depan.

"D Kemensos untuk anggaran di 2021 memang mengalami adjusment karena memang kita mengantisipasi banyaknya program di supply site di 2021 dan tentunya kita berharap memberikan dampak yang lebih masif lagi terhadap aktivitas ekonomi sehingga memang ada beberapa program khusus yang untuk sementara kita tidak lanjutkan di 2021," kata Juliari dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021, Jumat (14/8/2020).

Namun untuk program reguler seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan bantuan sosial tunai dipastikan masih akan berlanjut hingga 2021. Sebanyak 92% total anggaran akan dialokasikan untuk bansos.

"Untuk program-program yang reguler seperti PKH maupun kartu sembako masih dilanjutkan dan satu program khusus yaitu bantuan sosial tunai. 92% bentuknya bansos, ada sedikit di belanja modal adalah beberapa perbaikan balai rehabilitasi dan juga politeknik kesejahteraan sosial," ucapnya.

Lebih rinci dijelaskan, untuk PKH targetnya masih tetap yakni 10 juta penerima dengan komponen yang sama disiapkan anggaran Rp 28,71 triliun.

"Arahan Bapak Presiden juga program ini akan kami sempurnakan dalam rangka membantu percepatan penanggulangan stunting yang juga merupakan salah satu major project daripada pemerintah di 2021-2024," terangnya.

Selain itu, anggaran Rp 45,12 triliun untuk kartu sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini akan mengalami peningkatan nilai dari Rp150.000 per penerima per bulan menjadi Rp 200.000 per penerima per bulan.

"Anggaran Rp 45,12 triliun akan terus dilanjutkan tentunya dengan indeks yang Rp 200.000, sebelumnya Rp 150.000 ini akan kita teruskan untuk juga menjaga daya beli, memastikan bahwa konsumsi di keluarga-keluarga dengan income terbawah tetap terjaga khususnya di saat pandemi seperti ini," sebutnya.

Selain itu, bantuan sosial tunai selama 6 bulan juga akan diteruskan meskipun nilainya turun dari Rp 300.000 per penerima per bulan menjadi Rp 200.000 per penerima per bulan. Anggaran yang akan disediakan untuk bantuan sosial tunai ini Rp12 triliun dengan target 10 juta penerima.

"Untuk sementara dianggarkan 6 bulan Rp 200.000 (per bulan) dari yang sekarang sedang berjalan Rp 300.000 per bulan. Ini kita ambil indeksnya agar sama dengan bantuan pada program BPNT kartu sembako dengan anggaran Rp 12 triliun," tuturnya.

Di sisi lain, Kemensos juga akan meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan anggaran Rp 1,36 triliun. Secara spesifik DTKS akan diperluas menuju reintegrasi sosial dengan cakupan sekitar 60% rumah tangga atau sekitar 42,8 juta rumah tangga.

"Ini akan menjadi data referensi satu-satunya untuk seluruh program jaminan dan perlindungan sosial dengan anggaran Rp 1,36 triliun ini dengan cakupan 60% dari rumah tangga sebesar 42,8 juta rumah tangga yang saat ini adalah 40%," tandasnya.

Simak Video "Komisi VIII Minta Data Kemiskinan Dipusatkan di Kemensos"
[==]
(eds/eds)

Sumber