bot 0 Posted Juli 30, 2020 Jakarta - Pembuatan aturan jaringan utilitas di sejumlah daerah dinilai tak sejalan dengan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang membuat Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas, yang tak ada dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2020. Peraturan ini dinilai akan meningkatkan biaya koneksi internet yang bakal dibebankan ke pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo soal pertumbuhan investasi dan menekan ekonomi biaya tinggi. Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menilai regulasi yang tak sinkron ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Pemerintah Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu juga membuat regulasi jaringan utilitas serupa yang dinilai berpotensi memberikan beban tambahan kepada operator telekomunikasi. Akibat banyaknya regulasi yang tak sinkron, pada akhir tahun 2019 APJATEL melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dengan no pendaftaran 13P/HUM/2020 tanggal 6 Januari 2020 untuk meninjau Permendagri 19 tahun 2016. Gugatan tersebut dilayangkan APJATEL dikarenakan banyak multitafsir mengenai hak dan harga sewa lahan di badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak terdapat keseragaman perhitungan yang diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Padahal saat ini layanan internet yang melalui jaringan utilitas kabel fiber optic yang dipasang operator telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat di saat pandemi Corona. "APJATEL menyayangkan ketika internet sudah merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat dijadikan obyek pendapatan oleh pemerintah daerah. Tentu ini kontradiktif dengan semangat "Making Indonesia 4.0" yang didengungkan Bapak Presiden," ujar Arif. jaringan utilitas kabel fiber optik Sumber Share this post Link to post Share on other sites
