Bulog Akui Stok Minyakita Masih Seret, Pasokan Belum Tambah

[bot 0]

Jakarta -

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik pusat maupun daerah, serta para pensiunan harap bersabar. Pencairan gaji ke-13 tahun 2020 masih menunggu proses revisi peraturan pemerintah (PP) rampung terlebih dahulu.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan proses revisi PP dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Mohon tanya ke Menpan (Tjahjo Kumolo) ya, yang mengkoordinir perubahan PP," kata Andin saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Selain menunggu revisi PP, Andin mengatakan proses pencairan gaji ke-13 2020 harus merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksanaannya.

Meski demikian Andi meyakinkan pencairan gaji ke-13 tetap berlangsung di Agustus 2020, seperti yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saat ini revisi Peraturan Pemerintah dan juga PMK-nya sedang dibahas. Diharapkan di bulan Agustus selesai dan dibayarkan," ungkapnya.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Jika lebih rinci, anggaran sebesar Rp 28,5 triliun ini sekitar Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun.

Simak Video "Lucy Wiryono Bicara Holycow dan Tren Bisnis Kuliner"
[==]
(hek/fdl)

Sumber