Sita 190 Kg Emas di Halim, Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rp502 M

[bot 0]

Jakarta -

Kementerian Keuangan mencatat anggaran kesehatan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 baru terserap 7,22%. Total anggarannya sendiri sebesar Rp 87,55 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu Pande Putu Oka, realisasi penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kesehatan baru 7,22% per 17 Juli 2020.

"Terkait dengan penerapan program dukungan COVID-19 pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah sebetulnya memang sudah secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi program dari waktu ke waktu," kata dia dalam sebuah webinar, Jumat (24/7/2020).

Lalu realisasi anggaran untuk perlindungan sosial adalah 37,96%, sektoral dan pemda 6,03%, UMKM 24,42%, pembiayaan korporasi 0%, dan insentif usaha 11,22%.

Serapan anggaran kesehatan untuk penanganan virus Corona yang masih minim sempat membuat geram Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam video yang diunggah beberapa waktu lalu, Jokowi marah dan sempat melontarkan ancaman reshuffle.

Kembali ke Oka, dia memaparkan bahwa pemerintah akan lebih mengefektifkan penyerapan anggaran untuk program terkait pandemi COVID-19.

"Nah ini (data realisasi) ditampilkan selaras dengan apa yang sudah disampaikan Pak Febrio (Kepala BKF) tadi, beberapa realisasi dari program yang sudah ada. Memang ada contohnya untuk yang insentif usaha ada ruang untuk meningkatkan efektivitasnya ke depannya," lanjut dia.

Terkait serapan anggaran kesehatan, Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan bahwa sektor tersebut memang harus diperbaiki.

"Untuk ke depan pembelajaran penting untuk reformasi fiskal terutama tentu saja kita harus memperkuat sektor-sektor yang lemah, yang masih belum kuat basisnya, khususnya kalau kita lihat sektor kesehatan ini jelas harus diperbaiki supaya ke depan siap untuk mengantisipasi guncangan yang akan terjadi kapanpun," tambahnya.

Simak Video "Kasus Corona Naik, Jokowi Minta 3T Diprioritaskan di 8 Provinsi"
[==]
(toy/ara)

Sumber