WA: 0822-1122-1909 - Bernostalgia dengan Paket Gathering Reuni Sekolah di Batu

[bot 0]

Jakarta -

Kementerian Keuangan bakal melakukan reformasi kebijakan fiskal sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020. Banyak sektor yang masuk dalam reformasi termasuk mengenai kebijakan cukai ke depannya.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Pande Putu Oka menyebut salah satunya reformasi kebijakan cukai rokok antara lain meliputi penyederhanaan tarif, harga transaksi pasar, dan harga jual eceran. Seluruh proses tersebut bertujuan meningkatkan kemudahan administrasi, mengurangi rentang harga, moral hazard, hingga meminimalkan peredaran rokok ilegal.

Adapun langkah pemerintah menetapkan penyederhanaan tarif cukai rokok sebagai salah satu strategi kebijakan reformasi fiskal telah sejalan dengan masukan berbagai pihak. Dia menegaskan cukai memiliki dua dimensi yakni pengaturan dan penerimaan.

"Dalam konteks dinamika reformasi cukai kita sudah punya beberapa perjalanan yang panjang baik penggolongan, simplifikasi, dan lain-lain," kata Putu, Selasa (7/7/2020).

Dijelaskan juga beleid ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai 2024. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun peta strategis, rencana kerja, dan rencana strategis unit organisasi di Kementerian Keuangan. Aturan ini ditetapkan tanggal 29 Juni 2020 dan diundangkan pada 30 Juni 2020.

Dokumen itu menyebutkan reformasi fiskal dilakukan demi memperkuat pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang merupakan satu dari lima pilar untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN telah ditetapkan tujuh agenda pembangunan beserta arah kebijakannya. Sesuai aturan tersebut, strategi reformasi fiskal akan dijalankan oleh semua direktorat dan badan di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Guru Besar Perpajakan Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Haula Rosdiana menilai kebijakan cukai dapat menjadi instrumen pengendalian konsumsi rokok untuk menyelamatkan kelompok masyarakat yang rentan.

"Kebijakan yang komprehensif dan holistik diperlukan karena keterjangkauan dan penerimaan negara harus diamankan. Jangan sampai ada penyelundupan pajak," ujarnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Simak Video "Pemerintah Anggarkan Rp 5 Triliun Untuk Dana Bencana 2020"
[==]

Sumber