Bahlil Sebut Kepemilikan Saham RI di Freeport akan Naik Jadi 63 Persen

[bot 0]

Jakarta -

Akhirnya Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat berbagai beban atau burden sharing dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Burden Sharing ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema burden sharing ini sudah mendapat kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kesepakatan itu usai pemerintah dan BI rapat kerja bersama mengenai skema sharing beban ini.

"Pemerintah bersama BI dengan suatu dukungan politik baik dari presiden dan kabinet maupun dari sisi DPR menyepakati agar ada suatu skema burden sharing yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi ekonomi makro secara keseluruhan," kata Sri Mulyani secara virtual, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dalam menanggulangi dampak Corona, pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan mencapai Rp 903,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pelebaran defisit yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari kebutuhan pembiayaan utang ini, kata Sri Mulyani terbagi menjadi dua kategori yang beban bunga utangnya akan dibagi bersama. Pertama, untuk kategori public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan non-public goods senalai Rp 505,8 triliun.

Kategori public goods ini pembiayaan di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan sektoral sekaligus pemerintah daerah. Sementara non public goods untuk UMKM, korporasi non UMKM, dan lainnya.

"Seluruh burden sharing memperhatikan kredibilitas fiskal dan moneter secara keseluruhan," ujarnya.

Buka halaman selanjutnya>>>

Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati"
[==]

Sumber