Garaherb Australia Review: Benefits, Ingredients, Side Effects & Real Results Does It Really Work!

[bot 0]

Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memperpanjang waktu penundaan (skors) rapat kerja (raker) bersama Tim Panja A pemerintah. Rapat tersebut membahas mengenai detil kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2021.

Pimpinan rapat Banggar DPR, Said Abdullah memutuskan menunda lantaran pejabat yang hadir tidak sesuai dengan tema yang mau dibahas. Pagi ini, Banggar akan membahas mengenai kebijakan penerimaan minyak dan gas (migas).

Seharusnya pejabat yang hadir adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM. Namun yang hadir rapat pada pagi ini adalah Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi.

"Saya ingin memastikan, sesuai kesepakatan yang hadir adalah dirjen, karena kita ingin keputusan membuat APBN bukan untuk APBN itu, tapi untuk kesejahteraan masyarakat," kata Said di ruang rapat Banggar, Kamis (25/6/2020).

Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengaku ketidakhadiran dirjen Kementerian ESDM menandakan lemahnya koordinasi pemerintah. Namun, dirinya siap memanggil pejabat tersebut gar bisa melanjutkan pembahasan rapat.

"Ini memang kami mengalami masalah teknis, kami sudah sampaikan ini harus diwakili oleh dirjen, kami harus akui ini kelemahan koordinasi kami. Mohon arahan pak ketua dan para anggota dewan," kata Febrio.

Simak Video "Jokowi Sebut Penanganan Corona Bikin Defisit APBN Bertambah"
[==]

Sumber