8588809533, North Goa Trusted Escorts, – Verified Independent Call Girls With Cash On Delivery

[bot 0]

Jakarta -

Lebih dari 1.600 karyawan Google mengirimi surat kepada sang CEO Sundar Pichai. Mereka menuntut untuk mengakhiri penjualan teknologi perusahaan kepada penegak hukum.

Mereka mengatakan langkah ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan melawan kebrutalan polisi.

Dilansir detikINET dari Bloomberg, dalam surat tersebut yang telah ditandatangani ribuan karyawan, mereka mengutip kontrak software dengan departemen kepolisian di pinggiran kota New York dan beberapa investasi Google yang bertentangan dengan posisi perusahaan Alphabet Inc. terhadap rasisme dan pelanggaran polisi.

Pada pekan lalu, Pichai telah mengumumkan bahwa perusahaannya menyiapkan paket senilai USD 175 juta untuk bisnis dan pencari kerja kulit hitam setelah kematian George Floyd di Minneapolis dan aksi protes anti-rasisme.

"Kami masih harus menempuh jalan panjang untuk mengatasi rasisme, tetapi untuk memulainya kita seharusnya tidak berada dalam bisnis mengambil untung dari kepolisian yang rasis," kata surat karyawan Google.

Setelah surat itu diterbitkan, Google merilis pernyataan yang mengatakan perusahaan tidak akan menyetujui tuntutannya.

"Kami telah lama menerapkan persyaratan untuk platform komputasi yang tersedia secara umum seperti Gmail, G Suite dan Google Cloud Platform, dan produk-produk ini akan tetap tersedia untuk digunakan pemerintah dan otoritas lokal, termasuk departemen kepolisian," kata seorang juru bicara dalam email.

"Kami berkomitmen membuat perbedaan yang berarti untuk memerangi rasisme sistemik, dan karyawan kami telah membuat lebih dari 500 saran produk dalam beberapa pekan terakhir dan kami tengah meninjaunya," lanjutnya.

Beberapa perusahaan teknologi besar lainnya baru-baru ini juga telah merubah kemitraan dengan polisi. Seperti Amazon yang menangguhkan penjualan sistem pengenalan wajah untuk penegakan hukum selama setahun.

Lalu Microsoft Corp yang mengatakan tidak akan menawarkan teknologi sampai pemerintah mengaturnya. Google pun telah berhenti menawarkan layanan pengenalan wajah pada tahun 2018.

Google telah mengikuti langkah kedua saingannya tersebut dalam penjualan teknologi cloud ke lembaga pemerintah. Satu kontrak dengan kepolisian yang dipuji oleh Google adalah dengan departemen di Clarkstown, sekitar 64 km sebelah utara New York City, untuk penggunaan Gmail, Google Drive dan layanan G Suite lainnya.

Dalam surat kepada Pichai, staf Google mengutip gugatan dari kelompok Black Lives Matter pada tahun 2017 terhadap Clarkstown dan departemen kepolisiannya bahwa petugas mengawasi para pengunjuk rasa secara ilegal.

Selain itu, staf Google juga memanggil investasi dari Gradient Ventures, salah satu investasi perusahaan yang terikat untuk bekerja dengan militer dan polisi.

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivis karyawan Google telah menunda proyek dengan Departemen Pertahanan AS dan di China, serta mendorong kebijakan baru dalam perawatan staf kontrak.

Namun, Google belum menanggapi permintaan karyawan dari musim panas lalu untuk melarang pekerjaan dengan agen patroli perbatasan AS.

"Kami ingin bangga dengan perusahaan tempat kami bekerja," demikian penggalan surat tersebut.

Simak Video "Karyawan Google Akan Ngantor Lagi pada 1 Juni 2020"
[==]
(jsn/fay)

Sumber