HIRE SALVAGE ASSET TO RECLAIM YOUR LOST OR SCAMMED FUNDS FROM FAKE TRADING PLATFORM

[bot 0]

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan pihaknya terus mempercepat reformasi birokrasi. Apapun kendalanya, Tjahjo memastikan target tersebut sudah beres dalam jangka lima tahun sejak kepemimpinannya.

"Menata sistem manajemen sumber daya ASN yang sedang kita siapkan ini mau tidak mau 5 tahun ini harus selesai," kata Tjahjo dalam diskusi virtual, Senin (22/6/2020).

Tjahjo menjabarkan beberapa faktor yang harus dilakukan guna mencapai sistem reformasi birokrasi tersebut. Dari aspek perencanaannya, ASN di seluruh instansi itu harus berdasarkan pada arah pembangunan nasional atau potensi daerah yang ada, sesuai kebutuhan atau core bisnisnya dengan dasar analisa jabatan ataupun analisis beban kerja.

"Itu yang memang harus mau tidak mau ada," sambungnya.

Selain itu, dari sistem perekrutan dan seleksi CPNS. Ke depan diharapkan sistem ini tidak hanya bersifat terbuka saja melainkan juga bisa menjadi apa yang dibutuhkan untuk antisipatif ke depan.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengembangan kompetensi yaitu menetapkan standar kompetensi jabatan, kemudian menjalankan berbagai kebijakan diklat secara berkelanjutan.

"Baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah termasuk perbaikan terhadap kompetensi yang ada," tambahnya.

Selain itu penting juga memikirkan yang namanya pengembangan karier ASN selanjutnya terkait penempatan dan juga jabatan saat dibutuhkan.

"Saya kira penting untuk memikirkan kebutuhan nasional dalam jangka pendek, menengah maupun panjang yang bisa apapun itu bagaimana, sudah siap," imbuhnya.

Terakhir, terkait masalah peningkatan kesejahteraan ASN. Penting juga untuk menambah penilaian kinerja dan penghargaan.

"Di swasta sudah, tinggal bagaimana ini dikemas untuk ASN," ungkapnya.

Dorong Pemda Kreatif Tangani COVID-19

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berharap agar seluruh pemerintah daerah bisa terus berinovasi dalam rangka penanganan COVID-19. Menurutnya, saat ini belum sampai 10% pemda dari 512 kabupaten kota yang mampu menggerakkan birokrasinya lebih inovatif menangani COVID-19.

"Kita masih melihat masih itu itu juga berapa kabupaten yang secara progresif revolusioner setidaKnya itu berani menelurkan inovasi-inovasi seperti Banyuwangi, Surabaya, kemudian Bandung dan lain-lain daerah yang belum mencapai dalam konteks 10% nya," kata Tjahjo.

Tjahjo menjabarkan ada 3 kategori inovasi yang diharapkannya berkembang di daerah-daerah. Pertama terkait respons cepat tanggap pada awal mulai menyebarnya COVID-19.

"Yang ada di negara kita ini dengan berbagai problematik yang ada tentunya dengan sistem kerja di rumah, sistem kerja kedinasan di kantor, ini saya kira suatu hal yang cukup menarik untuk dicermati, yang penting tadi tidak menghambat proses pengambilan keputusan," tuturnya.

Kedua terkait pengetahuan publik yaitu inovasi yang dibuat untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, serta merubah perilaku masyarakat tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya.

"Tujuannya untuk merubah perilaku masyarakat dan upaya pencegahannya," tambahnya.

Ketiga adalah tentang inovasi untuk pencegahan maupun mitigasi.

"Kegawatdaruratan COVID-19 yang berkelanjutan dengan jangkauan kemanfaatan yang sangat luas," ungkapnya.

Simak Video "Tjahjo Kumolo Blak-blakan Reformasi Birokrasi di Era Jokowi"
[==]
(eds/eds)

Sumber