How I Overcame Blackmail: My Journey with iFORCE HACKER

[bot 0]

Jakarta -

Pemilihan Presiden AS yang rencananya digelar pada 3 November 2020 membuat seisi Negeri Paman Sam bersiap dan mencurahkan perhatiannya pada hajatan politik ini. Facebook dan Instagram akan berkontribusi dengan membatasi iklan politik di platformnya.

Berbeda dengan saat Pilpres sebelumnya, kali ini Facebook memutuskan untuk membiarkan para penggunanya di AS memblokir kemunculan iklan politik di layanan mereka.

"Bagi Anda yang sudah mengambil keputusan dan hanya ingin pemilu selesai, kami mendengar kalian," kata CEO Facebook Mark Zuckerberg dalam pengumuman yang dikutip dari USA Today.

Fitur blokir ini akan diluncurkan bagi pengguna AS dalam beberapa minggu ke depan. Saat sudah meluncur nantinya, pemblokiran yang bisa dilakukan menggunakan fitur ini mencakup iklan dari komite aksi politik.

Tentu ini adalah sebuah keputusan besar bagi Facebook, mengingat layanannya dikenal sebagai salah satu platform periklanan terbesar di dunia. Bayangkan berapa besar pendapatan iklan yang hilang dari keputusan tersebut.

Keputusan ini juga tak lepas dari derasnya kritikan yang mendera Facebook karena pada Pilpres yang lalu, raksasa jejaring sosial ini membiarkan kandidat Pilpres membeli iklan yang mengandung kebohongan atau klaim yang dinilai menyesatkan.

CEO Facebook Mark Zuckerberg baru-baru ini pun mengatakan bahwa Facebook seharusnya tidak dianggap sebagai sumber kebenaran dari semua hal yang dikatakan orang secara online.

Pernyataan ini datang saat dimintai tanggapannya tentang Twitter yang menerapkan label cek fakta pada sejumlah tweet yang diposting Presiden AS Donald Trump.

Sikap ini berbeda dengan yang ditampakkan sekitar 2 tahun lalu. Dibandingkan Google yang juga merajai periklanan online, Facebook jadi platform internet yang paling terbuka menerima iklan politik. Mengenai hal itu, Facebook memiliki jawaban tersendiri.

Seperti diketahui, iklan politik penting dalam membantu kandidat menggemakan pandangan mereka ke publik dan mendorong orang lebih aktif terlibat dalam proses politik.

Tapi, Facebook juga menyadari jika iklan politik bisa memicu sikap partisan atau justru ketakutan. Selain itu, iklan politik pun potensial bersifat manipulatif, seperti halnya iklan politik di Facebook yang disponsori pihak Rusia saat pemilu Presiden AS di 2016.

Terlepas dari itu semua, Katie Harbath selaku Global Politics and Government Outreach Director Facebook mengatakan, melarang iklan politik di Facebook dapat membuat persaingan tidak sehat antara politisi pilihan masyarakat dan incumbent dengan dukungan dana besar.

"Belanja iklan digital umumnya lebih terjangkau dibanding iklan TV atau media massa, sehingga bisa menjadi cara ekonomis bagi kandidat dengan dana kampanye minim agar menjangkau orang lebih luas dan meningkatkan jumlah pendukungnya," tuturnya.

Setelah mempertimbangkan bahwa ternyata lebih banyak manfaat dibanding kerugiannya, Facebook pun saat itu memilih bersikukuh menerima iklan politik.

Simak Video "Pandemi Corona, Facebook Gaming Dirilis Lebih Cepat"
[==]
(rns/rns)

facebook iklan politik

Sumber