Rumah Subsidi di Mojokerto Dekat Alun-Alun Mojokerto

[bot 0]

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan dana tambahan untuk biaya melakukan Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum. Jumlahnya sekitar Rp 1,02 triliun.

Dalam rapat virtual dengan Komisi II DPR, Sri Mulyani menyatakan KPU meminta dana tambahan sebesar Rp 4,77 triliun.

"Kami dalam posisi pertama mendapatkan hitungan atau permintaan dari KPU sebesar Rp 4,77 triliun. Ini surat tertanggal 9 Juni, jadi baru semalam kami terima dan langsung kita lakukan rapat di intern Kemenkeu maupun dengan Kemendagri," jelas Sri Mulyani, Kamis (11/6/2020).

Dia menjelaskan dana sebesar Rp 4,77 triliun itu akan dibagi ke 3 tahapan, tahap 1 Rp 1,02 triliun, tahap 2 Rp 3,29 triliun, dan tahap 3 Rp 460 miliar.

Sri Mulyani memutuskan akan memberikan dana tambahan untuk tahapan pertama. Dia menyebut pihaknya juga akan mengevaluasi dana sesuai dengan kebutuhan Pilkada Serentak 2020 dan akan terus dikawal penggunaannya.

"Kami putuskan beri tahapan 1 yang sebesar Rp 1 triliun dengan harapan tahapan awal tetap berlangsung, kami akan berikan sambil terus lakukan pemeriksaan dokumen yang masuk ke kami," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan pemberian dana tambahan ini adalah bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pada berjalannya proses Pilkada.

"Kami dalam rangka mendukung proses Pilkada yang sudah diputuskan, kami akan diberikan kepastian supaya proses Pilkada sudah bisa dilakukan. Kami tetap bekerja dan melihat basis perhitungan yang diajukan," ujar Sri Mulyani.

Simak Video "KPU soal Pilkada 2020: Anggran Rp 9,9 T hingga e-Rekap"
[==]
(dna/dna)

Sumber