Outbound Kreatif sebagai Sarana Pengembangan SDM ( HUB: 0822-1122-1909 )

[bot 0]

Jakarta -

Produk tabungan perumahan (Tapera) muncul secara tiba-tiba di tengah pandemi Corona. Penghasilan pekerja bakal dipotong 3% dan masuk ke dalam tabungan.

Program ini pun jadi sorotan banyak pihak. Ada yang mengatakan program ini hanya menambah beban buat masyarakat di tengah pandemi. Lainnya lebih ekstrem, mengaitkan program ini sebagai upaya mengumpulkan uang dari masyarakat untuk pembangunan nasional.

"Kalau ditafsirkan untuk menghimpun dana pembangunan, apalagi dikaitkan dengan pandemi itu tidak tepat," kata Deputi Bidang Hukum & Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan kepada Tim Blak-blakan detikcom.

Nostra pun menegaskan bahwa pihaknya tak serta merta langsung menarik iuran masyarakat sekarang. Pihaknya akan secara bertahap menarik iuran. Targetnya, 7 tahun ke depan seluruh kategori pekerja sudah bisa ditarik iurannya.

detikcom pun mengulik lebih dalam soal program Tapera ini. Simak wawancara lengkap bersama Deputi Bidang Hukum & Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan di bawah ini.

Publik bertanya kok ujug-ujug ada Tapera? Kenapa wacana iuran baru muncul sekarang padahal UU Tapera dari tahun 2016 sudah disahkan?
Jadi UU tapera ini bukan dibentuk ujug-ujug jadi ini dapat amanah dari UU sebelumnya. Kalau dilihat di UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman itu diamanatkan pembentukan Tapera itu tahun 2011. Ternyata kemudian UU Tapera disahkan 2016, nah di dalam UU itu yang harus disiapkan adalah PP penyelenggaraan Tapera-nya. Itu lah yang baru disahkan di PP 25 tahun 2020 ini. Jadi prosesnya panjang, malah kalau bisa kemarin lebih cepat selesainya. Kenapa? Karena itu merupakan landasan operasional BP Tapera ini, itu landasannya. Harapannya ya lebih cepat sebelumnya tidak ujug-ujug keluar.

Sebelum Tapera ada Bapertarum tahun 1993-an? Bedanya apa?
Bapertarum PNS namanya. Jadi kalau kita baca di UU itu Bapertarum PNS itu jadi kan disitu sudah ada duit PNS, kalau dibaca UU kan di tahun 2018 dua tahun paling lama semenjak UU Tapera disahkan dia akan dilikuidasi. Jadi duit PNS di Bapertarum itu yang akan dipindahkan ke BP Tapera.

PNS nggak ada problemnya ya berarti?
Mestinya nggak ada problem, dari PNS mungkin sisi tata laksananya aja akan dilakukan pada UU dan PP yang sudah ditetapkan ini. Nah tapi BP Tapera ini dia segmennya nggak hanya PNS, jadi BP Tapera ini nanti setiap orang dengan upah sebesar upah minimum akan wajib jadi peserta. Jadi dalam UU dan PP yang baru disahkan itu kan ada peserta terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri. Nah itu lah yang nanti jadi peserta Tapera. Awalnya, diawali dengan peserta Bapertarum PNS dulu nanti akan dialihkan ke BP Tapera dan akan jadi saldo masing-masing PNS di BP Tapera.

Sewaktu Bapertarum, besaran potongannya berapa dan apakah akan sama ketika pindah ke Tapera?
Setahu saya di Bapertarum itu nominal keluarnya, jadi kalau berlaku nominal iuran itu berdasar golongan, ada golongan I, II, III, IV. Besarannya itu Rp 3 ribu, Rp 5 ribu, Rp 7 ribu, Rp 10 ribu per bulan dipotong dari gajinya itu.

Sampai kemarin Bapertarum ada, ya tetap seperti itu. Nanti baru pindah ke Tapera, di PP-nya muncul, besaran simpanan sebesar 3%, 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pemberi kerja, kan begitu kalau yang ada dari dalam PP.

PNS pun akan ikuti persentase bukan nominal?
Semua ikuti persentase karena di PP cuma satu kesatuan seperti itu, yang 3%. Kalau dia pekerja mandiri yang tidak dipekerjakan, dia nanti cukup membayar 3%.

Hitungannya dari gaji pokok atau dari total?
Kalau kita untuk simpanannya dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Bapertarum buat PNS, apa TNI/Polri juga?
Kalau dulu, PNS aja.

Dengan Tapera, bakal ditambah TNI Polri dan pegawai swasta?
Iya, jadi kalau kita lihat di UU dan PP Tapera dijelaskan siapa saja yang masuk PP Tapera itu. Mulai dari di sana ada calon PNS pun disebut, calon prajurit TNI, calon prajurit dari kepolisian, pegawai BUMN, BUMD, BUMDes, dan termasuk pekerja swasta.

Apakah PNS otomatis dipotongnya, mereka diminta persetujuan dulu atau tidak?
Jadi kalau mekanisme PP, waktu menentukan pemotongan itu penetapannya untuk PNS yang gajinya APBN dan APBD, akan ditetapkan Menkeu dan koordinasi dengan Menpan, disamping itu koordinasi juga ke Menteri yang mengurus perumahan, dalam hal ini Menteri PUPR. Waktu kita real-nya melakukan pemotongan itu akan ada ketetapannya.

Untuk seorang PNS diukur anggotanya pada usia berapa?
Jadi kalau di dalam UU dan PP itu syarat kepesertaan itu dilihat dari usia, usia minimum 20 tahun atau sudah berkeluarga. Otomatis mandiri juga seperti itu, persyaratan pesertanya seperti itu.

Sekarang nilai manfaatnya dan kelebihan dari Bapertarum apa?
Jadi kalau di UU dan PP nanti manfaat dari pembiayaan perumahan dapat diterima peserta. Tapi peserta ini yang belum memiliki rumah, nanti ada tiga modelnya, pertama kepemilikan rumah. Mungkin kalau tahu seperti program FLPP Kementerian PUPR, rumah dibangun pengembang, peserta beli, nanti dia akan berhubungan dengan bank, lalu bank berhubungan dengan BP Tapera.

Kedua bisa untuk renovasi rumah, jadi kalau sudah jadi peserta dan sudah punya rumah, bisa saja uangnya dipakai untuk renovasi rumah. Atau ketiga sudah punya tanah mau bangun rumah, itu juga bisa pakai. Jadi Tapera juga untuk pembiayaan pembangunan rumah di atas tanah milik sendiri.

Berlanjut di halaman berikutnya.

Simak Video "Blak-blakan Tapera dan Kontroversi Potong Gaji"
[==]

Sumber