Enjoy Noida ((✅9899001462✅)) Call Girls in Noida Sector 5

[bot 0]

Sleman -

Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengebut pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga. Sekjen Kemensos Hartono Laras mengatakan, saat ini penyaluran bansos tunai tahap I sudah mencapai 95 persen.

"Untuk Tahap I, dari 9 juta KK, realisasi BST sudah mencapai lebih dari 95%. Dari laporan yang kami terima, di sejumlah daerah juga sudah sangat signifikan dalam realisasi BST. Jadi, memasuki bulan Juni 2020, kami kami akan siapkan realisasi BST Tahap II," kata Hartono dalam keterangan tertulisnya saat meninjau penyaluran bantuan ke golongan lansia dan orang dengan gangguan jiwa di Sekjen mengecek penyaluran BST di Kantor Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Sabtu (30/5/2020).

Kemensos, kata dia, juga telah memperluas jangkauan dan meningkatkan indeks bansos reguler. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT).

"PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Kemudian Program Sembako/BPNT diperluas jangkauannya dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM," terang Hartono.

"Indeks bantuan Program Sembako/BPNT juga ditingkatkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu/bulan/KPM yang pencairannya dipercepat dari tiga bulan sekali, menjadi perbulan," kata dia menambahkan.

Terkait bantuan sembako dari presiden, Kemensos mencatat hal tersebut menjangkau 1,9 juta KK. Rinciannya DKI Jakarta 1,3 juta KK, Bodetabek 600 ribu KK.

Bansos tunai menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek. Penerima bansos tunai ialah masyarakat terdampak corona yang belum menerima bansos reguler (PKH dan Program Sembako).

Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan kuota penerima BST di Kabupaten Sleman sebanyak 34.481 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun ketika di verifikasi oleh Dinsos Sleman ada 7359 KPM yang tidak layak untuk menerima.

"Jadi yang menerima sebanyak 27.422 KPM. Hari ini akan menyalurkan 3.973 KPM," kata Sri saat mendampingi Sekjen Kemensos di Ngaglik.

"Masih ada 1.955 yang belum mengambil BST ini, kami harap perangkat desa agar segera melakukan penyisiran terkait siapa yang menerima undangan dan belum mengambil bantuan tersebut," katanya.

Simak Video "Cegah Korupsi, Jokowi Minta Penyaluran Bansos Libatkan KPK Hingga BPKP"
[==]
(hns/hns)

Sumber