Sompo Indonesia Torehkan Kinerja Keuangan Kuat di 2025

[bot 0]

Jakarta -

Pencairan bantuan sosial tunai (BST) di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) sekaligus tiga bulan. Contohnya di wilayah Maluku dan Papua.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos), Asep Sasa Purnama mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran ongkos pengiriman BST ke wilayah tersebut sangat mahal.

"Kita berharap gelombang ketiga terutama daerah jauh seperti Papua itu kemungkinan karena kalau disalurkan setiap bulan menjadi tidak efisien, ongkosnya mahal. Jadi langsung 3 bulan," kata Asep saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Proses pencairan sekaligus untuk wilayah 3T juga diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Asep mengatakan, proses pencairan BST tahap kedua dan ketiga dijadwalkan pada bulan Juni 2020. Di mana tahap II pada awal pekan, sementara tahap III pada pekan ketiga.

"Karena kirimnya pakai pesawat, sehingga dalam Perpres 63/2017 tentang bansos daerah 3T itu ada diskresi penyalurannya bisa sekaligus, tapi jumlah (penerimanya) sedikit," ungkap dia.

Pada program BST ini setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat bantuan tunai sebesar Rp 600.000 per bulan. Penerima BST ini di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos, atau sasarannya warga miskin yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4, dan non desil.

BST ini program baru selama COVID-19 atau di luar dari bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos sembako, hingga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Mitra penyalur BST ada dua, yaitu PT Pos Indonesia (Persero) dan Himpunan Bank Negara(Himbara).

Target penerima BST ada 9 juta KPM di seluruh Indonesia. Hingga sebelum Lebaran sudah tersalurkan kepada lebih dari 7,8 juta KPM di seluruh Indonesia.

Simak Video "Cegah Korupsi, Jokowi Minta Penyaluran Bansos Libatkan KPK Hingga BPKP"
[==]
(hek/hns)

Sumber