Kemendag Prioritaskan Pasokan Pangan di Daerah Bencana

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Pembangunan Nasional/ Bappenas menengarai masalah mikro perekonomian nasional menjadi penghambat doing business di Indonesia.

 

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Prasetijono Widjojo menuturkan sejauh ini ekonomi makro nasional tidak menjadi masalah bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.

 

“Akan tetapi masalah di level yang lebih kecil seperti halnya birokrasi serta korupsi yang menjadi hambatan terkait doing business di Indonesia. Padahal dalam menjalankan usahanya, masalah-masalah yang levelnya mikro cukup penting,” ujarnya hari ini.

 

Menurut Prasetijono, masalah tersebut yang selanjutnya mendorong tingkat competitiveness Indonesia pada tahun ini turun dua posisi dari tahun sebelumnya, dari 44 menjadi 46.

 

Masalah lainnya adalah kondisi geografis Indonesia serta masalah demografi penduduk. Hal ini berbeda dengan kondisi negara-negara lain di Asean dengan tingkan competitiveness yang lebih tinggi.

 

“Kondisi ini berdampak pada masalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami melihat faltor demografi dan geografi memberikan kontribusi terhadap tingkat daya saing nasional,” lanjut Prasetijono.

 

Sementara itu Perencana Utama Bappenas Herry Darwanto memaparkan masalah mikro yang dominan menghambat doing business 2011 adalah korupsi. Masalah tersebut menggeser birokrasi pemerintah ke posisi ke dua, yang pada tahun lalu “bercokol” di posisi pertama. Masalah ketiga yang menjadi hambatan adalah infrastruktur, kemudian ketidakstabilan politik, dan yang terakhir adalah akses pembiayaan.

 

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menuturkan Indonesia tetap berpeluang meraih predikat investment grade. "Saat ini masih kontekstual untuk membicarakan investment grade di tengah-tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti ini. Lembaga rating pasti mereview hasil pemeringkatannya,” kata Destry.(api)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber