JASA DEKORASI TEMPAT USAHA BERPENGALAMAN DI MALANG

[bot 0]

Jakarta -

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BJPS Kesehatan menuai banyak protes masyarakat. Pasalnya di tengah pandemi Corona banyak masyarakat yang terdampak penghasilannya, sehingga dianggap keputusan itu menambah beban.

Tetapi jangan marah dulu, karena pemerintah akan memberikan subsidi bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau mandiri kelas III. Hal itu dilakukan untuk mendorong peserta agar lebih giat membayar iuran.

"Sebagai pengingat kepada peserta jangan sampai menunggak karena subsidi ini diberikan kepada peserta yang aktif membayar iuran. Kita ingin menggalakkan gotong royong, karena itu kalau pesertanya aktif membayar iuran maka akan diberikan subsidi," kata Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari Unsur Ahli, Iene Muliati melalui telekonferensi, Selasa (19/5/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DJSN dari Unsur Ahli Indra Budi menjelaskan subsidi akan diberikan sebagian. Soal aturan teknisnya sedang dipersiapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut yang tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

"Kelas III yang disubsidi itu bukan termasuk PBI (Penerima Bantuan Iuran), kalau PBI ya PBI. Di satu sisi yang kelas III ada subsidi sebagian ya, jadi bukan subsidi sepenuhnya. Kalau masalah teknis dari pemerintah itu akan didesain sistemnya yang penting Perpres sudah memformulasikan sistem insentif. Kita memberikan reward untuk peserta yang aktif membayar sehingga tingkat kolektibilitasnya meningkat," ucapnya.

Di tengah COVID-19 ini, pemerintah mengakui masyarakat yang tadinya mampu mungkin saja menjadi tidak mampu. Sehingga kebijakan ini dibuat juga untuk keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional yang harus dipenuhi pemerintah.

Klik halaman selanjutnya untuk mengetahui alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS.

Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit"
[==]

Sumber