BPR Bangkrut dan Tutup Tambah Satu Lagi, Lokasinya di Jabar-Ini Namanya

[bot 0]

Jakarta -

Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng menyoroti politisasi yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal itu dinilai menjadi hambatan utama BUMN untuk maksimalkan kinerjanya.

Menurutnya selama ada politisasi, manajemen BUMN tidak memiliki kuasa penuh dalam menjalankan operasional perusahaan.

"Kalau manajemennya diobok-obok, kalau manajemennya tidak memiliki kapasitas karena diintervensi, maka BUMN tidak akan pernah optimum kinerjanya," kata Tanri dalam diskusi virtual bersama LP3ES, Senin (18/5/2020).

Oleh karenanya, dia mendorong agar politisasi dalam BUMN segera dihapus sehingga kinerja perseroan dapat tumbuh secara maksimal.

"Kuncinya BUMN jangan ada birokratisasi dan politisasi. Tapi kenyataannya tidak bisa itu dihilangkan sama sekali," ucapnya.

Untuk menekan politisasi dalam manajemen BUMN, Tanri menyarankan agar perusahaan pelat merah menjual sebagian sahamnya ke publik. Pasalnya, BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak lagi bisa semena-mena mengambil langkah strategis.

"Serahkan kepada publik saja, dijual saja. Baru demikian akan bisa independen betul," ujar dia.

Meski demikian, Tanri meyakini pemerintah tidak akan mau melepas kepemilikan BUMN yang tengah menguntungkan.

"Jadi ini kan masalah politik. Jadi kembali kepada keputusan politik," ucap dia.

Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga"
[==]
(dna/dna)

Sumber