Strategi Meningkatkan Loyalitas Karyawan lewat Program Outbound ( HUB: 0822-1122-1909 )

[bot 0]

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat mengumumkan kinerja 7 bank yang kurang diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah pandemi COVID-19.

Ekonom menilai hal yang disampaikan oleh BPK ke publik dikhawatirkan menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan, memang pengawasan terhadap institusi negara termasuk OJK memang sudah menjadi tugas BPK.

Hal ini baik sebagai mekanisme pengawasan agar lembaga negara melaksanakan tugasnya secara optimal.

Namun menurut dia BPK harus bisa lebih hati-hati untuk menyampaikan hasil auditnya ke publik. Hal ini agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini.

"Dalam konteks pengawasan ke perbankan, adanya penyebutan nama-nama bank secara langsung memang bisa menimbulkan risiko persepsi keliru di masyarakat," kata Eko, Jumat (15/5/2020).

Menurut dia, kedua lembaga negara seperti BPK dan OJK harus memperbaiki pola penyampaian hasil pengawasannya ke publik. Hal ini karena umumnya sebelum hasil pengawasan disampaikan, tentunya ada tahap klarifikasi dari BPK ke OJK.

Dari penyampaian yang dilakukan BPK, Eko mempertanyakan apakah proses-proses klarifikasi ini telah dilakukan dan kemudian lembaga yang diawasi OJK tidak memberikan jawaban secara memadai dan dilakukan klarifikasi.

"Klarifikasi untuk sektor perbankan yang sifatnya highly regulated sangat penting. Meskipun setahu saya tidak ada larangan nama individual bank disebutkan. Namun aspek hukumnya tentu sudah dipertimbangkan BPK. Hal yg sama pernah terjadi ketika menyatakan kasus jiwasraya sistemik, padahal biasanya yang mengumumkan sistemik adalah KSSK," jelas dia.

Simak Video " BPK Ungkap Praktik Kongkalikong di Kasus Jiwasraya"
[==]

Sumber