Top Legit Crypto Company Employ iFORCE HACKER

[bot 0]

Bappenas berharap tidak ada yang protes karena pemangkasan belanja K/L.

== JAKARTA – Pemerintah menambah belanja non-operasional untuk kegiatan pemulihan ekonomi hampir 55 persen menjadi Rp 56,5 triliun pada tahun depan. Kenaikan diutamakan pada kementerian/lembaga (K/L) terkait langsung pemulihan ekonomi sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, sebagai dampak penambahan anggaran tersebut, anggaran lain untuk belanja K/L turun dibandingkan APBN 2020. Bahkan, pagu beberapa K/L menurun atau tidak naik signifikan dari RAPBN-Perubahan 2020.

"Apa boleh buat. Karena kita sedang kembali untuk memulihkan ekonomi kita," ujar Suharso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2020 melalui streaming, Selasa (12/5).

Suharso menekankan kepada seluruh jajaran K/L untuk memahami situasi ini. Ia berharap, tidak ada pihak yang memprotes Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Anggaran, karena harus memangkas belanja K/L.

Dengan menekan belanja di luar pemulihan ekonomi, Suharso berharap, ekonomi Indonesia bisa membaik pada 2022. "Sehingga kita bisa mengejar apa yang sudah ditinggalkan atau tertinggal pada 2021 dan 2020 ini," kata Suharso.

Bappenas mencatat, setidaknya ada 41 proyek utama yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi. Di antaranya, pembangunan sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yang membutuhkan anggaran Rp 628 miliar. Proyek ini dilaksanakan melalui BUMN/swasta dan belanja K/L ditargetkan hanya sebagai fasilitator.  

Pada RKP 2021, pemerintah menetapkan tema besar Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Terdapat empat fokus pembangunan di dalamnya, yakni pemulihan industri, pariwisata dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sumber