BRI Dukung Modernisasi Wastra Nusantara Lewat UMKM Binaan

[bot 0]

Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk program padat karya tunai dalam rangka menanggulangi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat COVID-19.

"Salah satu amanah adalah padat karya tunai yang tercatat paling tidak Rp 5,9 triliun kita lakukan," kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).

"Bapak Presiden memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak PHK dan ekonomi, saya pikir sejalan dengan yang diarahkan Presiden. Rp 5,9 triliun untuk padat karya tunai di seluruh provinsi di Indonesia," tambahnya.

Lebih rinci, penyaluran program padat karya tunai di antaranya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 33 provinsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di 10 provinsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di 29 provinsi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di 13 provinsi.

"Banyak saudara yang tidak berkesempatan bekerja, ini hampir seluruh provinsi Kemenhub lakukan program padat karya tunai untuk penyerapan tenaga kerja. Saya dengan eselon I-II, hingga IV rapat terus melalui video conference sehingga koordinasi apa yang kita lakukan menuju ke tempat-tempat kita yang kita harapkan, sampai ke mereka yang membutuhkan," ujarnya.

Anggaran program padat karya tunai tersebut berasal dari anggaran kementerian. Pihaknya melakukan penghematan sebesar Rp 10,439 triliun, sehingga anggaran yang tersisa di tahun 2020 sebesar Rp 32,671 triliun dari keseluruhan Rp 41,111 triliun.

Simak Video "Menhub Restui KRL Beroperasi Selama PSBB"
[==]
(fdl/fdl)

Sumber