HOW TO RECOVER LOST CRYPTO OR BITCOIN WITH SALVAGE ASSET

[bot 0]

Jakarta -

Banyak kalangan mengkritik kekebalan hukum bagi pemerintah yang mengelola anggaran Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi COVID-19. Aturan tersebut tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang membebaskan para pengelola anggaran dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aturan tersebut hanya sebatas rambu buat pejabat negara dalam menjalankan tugas negara mengatasi virus Corona.

"Mereka kalau menjalankan tugasnya itu tugas negara bukan tugas ecek-ecek, itu negara karena diatur UU dan dengan niat baik maka mereka tidak bisa dituntut secara pidana," kata Sri Mulyani saat live Instagram, Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Dalam aturan itu, Sri Mulyani menjelaskan pejabat negara terkait ditugaskan memulihkan ekonomi nasional dari hantaman Corona. Dalam melaksanakan tugasnya pun ada tata kelolanya.

"Orang bilang enak benar? Menkeu tidak akan dipidana, itu sudah ditulis dia menjalankan tugas negara dengan niat baik dan tata kelola baik, rambu-rambunya sangat jelas, kalau dia melanggar, korupsi dan lain-lain, kalau dia mau ambil untung sendiri, sembunyi-sembunyi, itu pasti tata kelola nggak baik, tidak sesuai UU kalau dia memang lakukan itu tangkap saja," tegasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank dunia ini juga merasa heran dengan kritikan yang ada. Sebab, kekebalan hukum itu juga sudah ada dalam beberapa aturan yang sudah terbit. Misalnya di UU Tax Amnesty, UU PP KSK pada tahun 2014, serta di UU soal Advokat.

"Pasal itu sudah ada di mana-mana, aneh juga dipermasalahkan. Jadi kenapa yang ini dianggap berarti dia kebal hukum dan dipakai untuk menyalahgunakan, kan saya minta masyarakat bisa bantu memonitor dan lain-lain, ya malah bagus, kita ingin selalu transparansi karena ini uang negara dan uang rakyat," ungkapnya.

Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR"
[==]
(hek/eds)

Sumber