Korban Wanaartha Gelar Aksi di Kedubes AS dan Kemlu, Ini Tuntutannya

[Lebay Pemilik Lapak 0]

SEKTOR RIIL

Jum'at, 30 Agustus 2013 18:08 wib

Dani Jumadil Akhir - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di Indonesia maka diperlukan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Menurut Bambang, KPS ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun karena ada masalah yang besar, yakni perizinan tanah maka sejumlah proyek tidak berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan.

"KPS yang pertama yang akan menjadi branchmark itu pembangkit listrik Jawa Tengah (powerplant), semuanya sudah dipersiapkan dari awal project preparation, feasilibity study, dan di situ juga adanya bantuan dari World Bank," ungkap Bambang di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

"Pemenangnya pun telah didapat dengan kualiatas yang bagus perusahaan pengalaman di Jepang serta sudah joint dengan tambang besar di indonesia dan perusahaan listrik, tidak ada hambatan, dan mereka sudah dapat lander yang bonafit. Tapi ada satu puzzle yang missing, yaitu ketersedian izin tanah," tambah Dia.

Bambang menjelaskan, kesalahan ini terjadi saat akan dilakukan eksekusi pengerjaan di lapangan, namun akhirnya gagal karena ada masalah di lingkungan.

"Seharusnya saat lelang tanah sudah selesai semua tidak ada masalah, ternyata dokumen udah selesai, tapi ada masalah di lingkungannya pas mau eksekusi. Ini tidak bisa hanya wacana-wacana saja dan pertimbangan," jelas Bambang.

Bambang menambahkan, lalu pengerjaan proyek infrastruktur pembangkit listrik tenaga panas bumi di Rajabasa. "Penjaminan PLTP, kita sepakat untuk tinggalkan energi fosil, batubara bisa dipakai tapi harus balance agar clean dan efeknya nyaman, ternyata pas mau bangun, ada masalah diizin pemakaian hutan, itu pun izin pinjam pakai tidak harus menghancurkan hutan, padahal cuma mengebor lahan hutan itu agar uapnya keluar," papar Bambang.

 

Kemudian lanjut Bambang, yang paling sedikit menggangu yakni pengerjaan jalan tol JORR. Saat ini ternyata belum menghubungkan secara 100 persen.

"Dari Kebon Jeruk ke Ulujami, ada satu section yang belum selesai dari tiga section. Kalau ini belum nyambung tidak akan signifikan, hal-hal ini akan menggangu ke depannya. Dan proyek infrastruktur yang baru saja terselesaikan, yakni Bandara Kuala Namu, Medan. Ini masalahnya lupa juga membangun jalan tolnya, ini menggangu. Tidak hanya mempercepat infrastruktur,  namun memang pentingnya political policy dan tanah yang penting," tandasnya. (kie) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: Bandara Kualanamu[/h]

• Keluhan Bandara Kualanamu Datang dari Guru Besar di Medan
  
• Dahlan Terima SMS Soal Buruknya Pelayanan Bandara Kualanamu
  
• Kereta ke Bandara Kualanamu Dilempari, Ini Respons Dahlan
  
• Dahlan: Bandara Kualanamu Dongkrak Ekonomi Masyarakat
  
• Harga Tiket Kereta Kualanamu Diterapkan Bertahap
  
• Alasan Tiket Kereta Kualanamu Dibanderol Rp80 Ribu
  
• Jelang Mudik, Angkasa Pura II Terus Lakukan Perbaikan
  
• Ini Spesifikasi Bandara Kuala Namu
  
• Bandara Polonia Berubah Nama Jadi Lanud Suwondo
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber