Kementan Kirim Bantuan Korban Banjir Sumatra Senilai Rp1,2 T

[Lebay Pemilik Lapak 0]

FISKAL & MONETER

Selasa, 27 Agustus 2013 20:06 wib

Dina Mirayanti Hutauruk - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Daylife)

JAKARTA- Salah satu paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah menjaga investasi di Indonesia dengan memberi insentif pajak pada industri padat karya dan mengatur formula sistem pengupahan minimum propinsi.

Sistem pengupahan tersebut akan dituangkan dalam instruksi presiden (inpres), peraturan menteri (permen) dan peraturan menteri keuangan (PMK).

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan inpres pengupahan tersebut belum ditandatangani oleh Presiden SBY, namun akan keluar dalam minggu ini dan bulan Oktober-November akan diperundingkan dalam perundingan tripartit.

"Belum ditandatangani, besok Insya Allah kalau sudah ditandatangani presiden akan diumumkan. Minggu ini keluar, Oktober-November kalau tidak g salah itu kan perundingan tripartit. " Kata Hidayat saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa  (27/8/13).

Dia mengatakan inpres tersebut hanya memberi pedoman kepada seluruh aparat pemerintah, seperti menteri dan gubernur dalam menentukan Upah Minimum Propinsi (UMP) sesuai dengan Undang-Undang.

Hidayat mengatakan besaran UMP yang akan dirumuskan nantinya akan disesuaikan dengan inflasi, produktivitas dan pertumbuhan. "Pokoknya unsur-unsur itu akan kita masukkan, nanti formulanya lagi kita bikin," ujarnya. (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: UMR[/h]

• UMP DKI Rp2,2 Juta, 1.200 Karyawan Di-PHK
  
• Cara Pemerintah "Jinakkan" PHK
  
• Apindo Minta Kenaikan Upah Buruh Jangan Sampai 40%
  
• Pengusaha yang Terbeban UMR Bisa Dapat Intensif
  
• Muhaimin: Jokowi Sudah Setuju Upah Segitu
  
• "Buat Apa Demo Besar-besaran, kalau UMP Tetap Dipakai?"
  
• SPSI: Upah Buruh di Indonesia Sangat Tidak Layak
  
• Akhir Pekan Depok Tentukan UMK
  
• Gubernur Kaltim Minta Penetapan UMK Harus Berdasarkan KHL
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber