BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG

[Lebay Pemilik Lapak 0]

FISKAL & MONETER

Sabtu, 24 Agustus 2013 11:14 wib

Petrus Paulus Lelyemin - Okezone

Presiden SBY. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan empat paket kebijakan yang diklaim mampu menahan ekonomi Indonesia dari tekanan yang terjadi saat ini. Sayangnya, respons kebijakan pemerintah ini, dinilai sudah basi.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengungkapkan, paket kebijakan yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana, kemarin, dinilai terlambat. Menurutnya, langkah-langkah tersebut seharusnya telah diterapkan sejak tahun pertama pemerintahan.

"Ini langkah yang telat. Beginilah pemerintah kita. Telat!," kata Harry dalam acara Polemik Trijaya FM, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).

Menurutnya, DPR akan melangsungkan rapat dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk membicarakan keadaan keuangan dan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Dia menilai langkah pemerintah yang telah diumumkan kemarin tidak memperhitungkan dengan baik ruang gerak spekulan.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dapat mengukur dengan akurat gerak spekulan agar pasar dapat terkendali. "Ruang spekulan harus telah terukur dan tertuang rapi dalam kebijakan yang di ambil," kata Harry. ()

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: Rupiah Agustus 2013[/h]

• Pajak Dapat Dongkrak Ketersedian Valas RI
  
• Atasi Kekeringan Likuiditas, BI Sedot SUN
  
• "APBN Sering Meleset, Bagaimana Investor Mau Percaya?"
  
• Perbankan Mulai Rasakan "Kekeringan" Likuiditas
  
• Rupiah Ambruk, Dahlan Minta Pertamina Kaji Hedging
  
• HT: Nilai Rupiah Anjlok, Suku Bunga Perlu Ditingkatkan
  
• Jurus BI 4+1 Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
  
• BI: Inflasi Agustus Berada di Atas 1%
  
• Paket Kebijakan Digulirkan, Rupiah Kembali Dekati Rp11.000
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber