Pulpen Metal 021RB Premium Custom Logo untuk Branding Perusahaan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah memaparkan empat inisiatif strategis untuk menciptakan paradigma baru pengelolaan BUMN sebagai langkah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

 

Pasalnya, kinerja BUMN dinilai belum optimal meski telah menyumbang sekitar Rp28 triliun terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

 

Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai inisiatif strategi transformasi BUMN perlu diterapkan secara konsisten karena kinerja BUMN belum optimal.

 

"Kinerja BUMN kita bisa saya katakan belum cukup optimal, tapi kita menghargai kinerjanya yang terus membaik. Banyak yang harus kita benahi dalam mengelola perusahaan plat merah yang jumlahnya mencapai 141 BUMN. BUMN ini size-nya sama dengan APBN kita, lebih dari Rp1.000 triliun," ujar Hatta dalam acara Paradigma Baru Pengelolaan BUMN untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hari ini.

 

Hatta memaparkan  jumlah capaian belanja (operational expenditure) BUMN pada 2010 mencapai lebih dari Rp1.000 triliun sedangkan belanja modalnya (capex) sekitar Rp200 triliun--lebih tinggi dari belanja modal APBN.

 

Sementara itu, kontribusi langsung BUMN terhadap perekonomian nasional dari deviden menyumbang 11% dalam PNBP, yakni sekitar Rp28 triliun.

 

“Artinya banyak yang harus kita lakukan terhadap BUMN kita.  Dari 141 BUMN hanya 60an yang memberikan deviden dan pajak yang baik. Maka perlu transformasi besar pada BUMN kita,” ujar Hatta.

 

Stategi inisiatif yang diajukan pemerintah untuk transformasi BUMN salah satunya mencakup transformasi budaya kerja.

 

“Budaya kerja BUMN ini harus kita ubah, dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia, kedisiplinan, leadership, dan lembaga assessment yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk pemerintah, pemegang saham ataupun partai politik,” ujar Hatta.

 

Selain itu, pemerintah juga menilai perlunya melakukan restrukturisasi dan penyesuaian ukuran (right sizing) serta pembenahan manajemen internal BUMN. Menurut Hatta, saat ini pemerintah harus tegas dalam menentukan nasib BUMN yang bermasalah, jangan terus-menerus melakukan injeksi tanpa ada potensi perbaikan yang menjanjikan dan audit yang kredibel.

 

“Tutup atau swastakan saja perusahaan yang merugi terus, ini juga bagian dari upaya right sizing. Privatisasi ini strategi yang sensitif, karena dianggap seakan-akan pemerintah menjual aset negara, padahal tujuannya baik,” ujar dia.

 

Privatisasi BUMN melalui penerbitan initial public offering (IPO), lanjut Hatta, menjadi salah satu strategi memajukan pengelolaan BUMN karena dapat memperbaiki struktur per modalan, memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memiliki saham di BUMN strategis.

 

Syaratnya, perlu dilakukan pembenahan manajemen di dalam BUMN untuk menghasilkan yield yang baik saat IPO diluncurkan.

 

Inisiatif strategis yang juga penting dalam transformasi BUMN yakni membentuk sinergi/holding antar BUMN. “Bisa dibentuk holding per sektor usaha, tujuannya untuk meningkatkan berbagai peluang usaha dan ekspansi internasional,” kata Hatta.

 

Menko Perekonomian menekankan perlunya kerja sama harmonis antara pemerintah dan BUMN juga antar BUMN untuk menjalankan inisiatif strategis ini. “Kuncinya harus konsisten agar BUMN bisa menjadi world class corporation,” tegasnya.

 

Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmanzah mengungkapkan transformasi BUMN memerlukan dukungan bersama karena BUMN merupakan pilar untuk menciptakan daya saing perekonomian Indonesia di mata dunia yang mampu menopang dan mengembangkan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

 

“Kita ingin di kemudian hari BUMN bisa menjadi pilar untuk menciptakan daya saing, maka paradigma baru dalam mengelola BUMN harus dikaji bersama,” ujar Firmanzah. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber