Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Lebay Pemilik Lapak 0]

FISKAL & MONETER

Kamis, 04 Juli 2013 15:08 wib

Fakhri Rezy - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian keuangan (Kemenkeu) membenarkan perusahaan tambang yang tidak bayar pajak dan royalti yang diajukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pasalnya, Kemenkeu perlu instansi lain untuk memungut data sektor pertambangan.

Menurut Dirjen Jendral Pajak Fuad Rahmany, Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan akan memeriksa perusahaan tambang yang diduga tidak membayar pajak dan royalti sesuai dengan kewajibannya.

"Saya pernah diundang KPK dan instansi lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian ESDM dan instansi SKK Migas bahas sektor pertambangan. Jadi yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad itu dalam konteks itu (pemeriksaan)," kata dia di kantor DJP, Jakarta, kamis (3/7/2013).

Fuad mengatakan, KPK sudah memprioritaskan sektor tambang sebagai sektor yang harus diawasi karena di sana banyak stakeholder. Menurutnya, pengawasan dilakukan bukan hanya di DJP, tapi juga perusahaan tambang, pemda, instansi lain.

Pasalnya, penegak hukum interaksinya memang belum optimal di sektor penerimaan pajaknya di usaha tambang. "Dan ini pihak-pihak terkait banyak sekalian, KPK bantu Kemenkeu agar penerimaan pajak di sektor tambang tinggi," ujar Fuad.

Dia melanjutkan, saat ini DJP tengah meminta data di sektor pertambangan untuk kerja sama dengan Pemda, ESDM, Surveyor Independen digunakan untuk memperoleh data. Karena selama ini sulit sekali dapatkan data.

"Misalnya data produksi, data ekspor, data penjualan dan tambang-tambang itu kan diangkut oleh tongkat-tongkat lewat pelabuhan kecil dan sungai-sungai dan DJP enggak punya kemampuan untuk monitor itu. Jadi butuh bantuan berbagai pihak, Pelindo, syahbandar, dan otoritas daerah yang mengawasi pertambangan, banyak sekali instansinya," ujar Fuad. ()

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: Pajak[/h]

• Menkeu: MoU dengan OJK Bukan "Obat Kaki Lima"
  
• Kejar Penerimaan Pajak, DJP Gandeng OJK
  
• Agustus, Pajak UMKM Mulai Dibayar
  
• Bayar Pajak Bisa Gunakan Dolar AS
  
• Minta 5 Ribu Pegawai Baru Tiap Tahun, Ini Alasan Ditjen Pajak
  
• Dirjen Pajak: Beri Kewenangan Saya Pecat Pegawai Pajak Nakal
  
• SBY Akui Penurunan Pajak karena Korupsi
  
• Target Penerimaan Pajak Disepakati Rp5,5 T
  
• "Perusahaan Besar Dapat Insentif, tapi ke UKM Pelit"
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber