Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Lebay Pemilik Lapak 0]

SEKTOR RIIL

Selasa, 02 Juli 2013 15:33 wib

Akbar Dongoran - Okezone

ilustrasi: (foto: Okezone)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaku tidak ikut bertanggung jawab terhadap amburadulnya penyaluran Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Namun begitu, Pemprov Sumut menyatakan siap memfasilitasi masyarakat yang berhak menerima BLSM, namun belum dipenuhi haknya oleh pemerintah.

"Ini bukan kewenangan kami. Kewenangannya ada di pemerintah kabupaten kota. Jadi misalnya ada yang belum mendapatkan BLSM padahal berhak, itu ada formulir untuk diisi, untuk penggantian. Dan yang mengajukan itu perangkat pemerintah di jajaran kabupaten/kota. Kalau kita hanya bisa membantu mengisi formulirnya, dan mekanisme penggantian formulirnya," terang Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sumut, Sabrina kepada Okezone, Selasa (2/7/2013).

Sabrina menambahkan, selain membantu mekanisme pengisian formulir revisi penerima BLSM, Pemprov Sumut juga siap memberikan surat edaran kepada bupati dan walikota se-Sumut, untuk melakukan pembaruan terhadap data penerima BLSM.

"DPRD melalui Ketua Dewan, sudah merekomendasikan kepada Gubernur untuk segera menyurati bupati dan walikota, untuk segera melakukan updating data penerima BLSM. Ini akan kita siapkan, untuk segera dikirim. Tapi pastinya baru akan efektif di pembagian BLSM selanjutnya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zulkifli Husein menuturkan, pemerintah provinsi harus sesegera mungkin mengirimkan surat kepada pemerintah kabupaten/kota, agar proses pembaruan data penerima BLSM dapat segera dilakukan. Tidak harus menunggu proses administrasi terbitnya surat rekomendasi DPRD.

Sebagai pimpinan tertinggi di provinsi, gubernur harusnya dapat berinisiatif dan membantu secara maksimal, ketimpangan yang terjadi dalam penyaluran BLSM.

"Ini kan persoalan di kabupaten/kota, jadi jangan di lempar ke kita. Kalau pemerintah daerahnya enggak respon, Gubernur harus ambil langkah cepat. Lagipula ini harusnya diantisipasi sejak awal. Karena kalau datanya diperbaharui secara berkala. Kondisi ini kan enggak perlu terjadi," tukasnya. (wan) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: BLSM[/h]

• Hatta: Penyaluran BLSM Sulit Capai Nilai Sempurna
  
• 10 Ribu Kartu BLSM Dikembalikan ke Pemerintah
  
• Tak Pakai Data BPS, Data BLSM Kurang Akurat
  
• Dahlan: Biarkan Kantor Pos Jadi Sasaran Kisruh BLSM
  
• BLSM Tak Naikan Daya Beli Masyarakat
  
• BLSM Jadi Alasan Target Kredit Turun
  
• Pembagian BLSM Tahap I Rampung Akhir Juli 2013
  
• Dirut PT Pos Bantah Penyaluran BLSM Tersendat
  
• Banyak Warga Miskin Tak Dapat BLSM
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber