Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Lebay Pemilik Lapak 0]

ENERGI

Kamis, 20 Juni 2013 16:25 wib

Dani Jumadil Akhir - Okezone

ilustrasi: (foto: Okezone)

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membantah mempersulit menyiapkan gas untuk program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dalam melaksanakan program konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Kepala Humas SKK Elan Biantoro mengatakan permintaan gas sebesar lima mmscfd untuk wilayah tersebut seharusnya tidak memasukkan ke dalam dana Coorporate Social Responbility (CSR).

"Ajukan dulu, nanti kita carikan gasnya, kan PetroChina sudah punya PJBG dengan pihak lain dan kami itu tidak mempersulit pemkab, tapi kami tidak ingin bagian Bisnis Petrochina diperhitungkan sebagai CSR," ungkap Elan, di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Elan menjelaskan, selama ini SKK Migas selalu mempermudah program-program Pemkab yang ingin mengalihkan BBM subsidi ke BBG. Namun perhitungan bisnis dari harga gas harus pula diperhitungkan dari pihak PetroChina kepada BUMD yang ditunjuk Pemkab sebagai operator distribusi gas.

"Kasus-kasus seperti ini harus muncul benefit pula untuk KKKS karena ini bisnis," jelasnya.

Menurut Elan, untuk harga gas sebesar lima mmscfd saat ini belum selesai, masih due dilligence seharusnya selesai akhir Mei namun karena ada penyegelan sumur PetroChina ditargetkan akhir Juni dengan harga gas rata-rata ikut domestik lain.

"Walau sudah ada kemudahan bagi BUMD tidak berarti harga diturunkan serendah-rendahnya karena bor juga pakai uang juga. Harapan kita sekira USD7 per mmbtu," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam mempersiapkan gas untuk ketersediaan konversi BBM ke BBG, Bupati Tanjung Jabung Barat, Jambi, Usman Ermulan meminta kepada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) agar tidak mempersulit.

"Saya minta kepada SKK Migas untuk tidak mempersulit birokrasi perolehan gas untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi," ungkap Bupati.

Usman menjelaskan, saat ini wilayahnya membutuhkan lima mmcfd untuk memenuhi kebutuhan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan. (wan) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: BP Migas/SK Migas[/h]

• SKK Migas Bantah Langsung Gunakan Dana Hulu Migas
  
• Jero Tak Keberatan Anggaran SKK Migas dari APBN
  
• Aturan Limbah Bisa Dongkrak Cost Recovery Jadi USD17,5 Miliar
  
• Rudi Rubiandini: Saya Penuhi Janji Panggilan DPR
  
• Renegoisasi Harga Gas Fujian Libatkan Presiden
  
• Nih, 6 KKKS yang Minggat dari Indonesia
  
• Ekslporasi Laut Dalam, Ada Insentif Khusus Bagi KKKS
  
• Sektor Migas Sumbang 25% Biaya APBN
  
• SKK Migas: Pertamina Harus Tiru Petronas!
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber