Video: Logistik Mahal-Harga Komoditas Lesu Jadi Beban Bisnis Pelayaran

[Lebay Pemilik Lapak 0]

SEKTOR RIIL

Rabu, 12 Juni 2013 19:39 wib

Fahmi Firdaus - Okezone

ilustrasi: (foto: corbis)

JAKARTA - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Pasalnya, ada dugaan penyelewengan uang negara pada perusahaan pelat merah tersebut.

"Ada dugaan berupa penetapan tarif hak guna bangunan (HGB) yang tinggi. Tetapi jumlah uang yang masuk ke kas negara tidak jelas," kata Uchok, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Menurut Uchok, BPK hanya mengaudit terakhir sampai 2005. Menurutnya, PT KBN mengeluarkan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP No 40) tahun 1996.

Sementara itu, Kuasa Hukum Forum Komunikasi Investor (FKI) KBN Marunda, Teguh Samudera menambahkan tidak ada dasar hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang biaya perpanjangan penggunaan tanah industri HGB apabila memperpanjang SHGB.

"PT KBN menentukan tarif untuk 'surat rekomendasi' di luar ketentuan yang berlaku," tukasnya. (wan) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: BPK[/h]

• SBY Minta Semua K/L Terkoneksi ke BPK
  
• Wuih, BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp546,01 T
  
• Komisi XI Pertimbangkan Perkecil 'Sunatan' BPK
  
• BPK Potong Anggaran Kerjanya Rp155 Miliar
  
• Depok dan Banjar Dapat Opini WTP dari BPK
  
• Selama Semester II, BPK Periksa 94 LKPD
  
• BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp9,7 Triliun
  
• BPK Temukan Potensi Penyimpangan Capai Rp9,72 T
  
• BPK Sampaikan Hasil Audit Impor Daging Sapi ke DPR
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber