BRI Tegaskan Dukungan Pemulihan Bencana Sumatra untuk Jangka Panjang

[Lebay Pemilik Lapak 0]

ENERGI

Selasa, 11 Juni 2013 16:23 wib

Dina Mirayanti Hutauruk - Okezone

ilustrasi: (foto: corbis)

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo meminta segera dibentuk Undang-undang untuk mengatur mekanisme pendanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Gumi (SKK Migas).

Hadi Purnomo mengatakan, sejak SKK Migas dibentuk tahun 2012 semua pembiayaannya diambil dari penerimaan migas bukan dari APBN.

"Kami mengharapkan pemerintah memperbaiki mekanisme pendanaan SKK Migas yang selama ini dilakukan tanpa mekanisme APBN," ungkap Hadi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa ( 11/6/13).

Hadi mengatakan, jumlah penerimaan migas yang digunakan untuk membiayaan SKK Migas selama tahun 2012 mencapai USD34,93 miliar.

Menurut Hadi, hal tersebut telah bertentangan dengan Umdang-undang Keuangan Negara.

"Pengguanaan langsung pendapatan negara untuk kegiatan atau lembaga pemerintah tanpa mekanisme APBN, ini bertentangan dengan UU Keuangan Negara pasal 3 ayat 5," Jelasnya.

Oleh karena itu, Hadi berharap segera dibentuk undang-undang yang mengatur pendanaan SKK Migas. (wan) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: Migas[/h]

• Tak Dapat Minyak, 12 KKKS Rugi Rp19 Triliun
  
• Hatta Janjikan Pasokan Gas untuk Pabrik Gresik & Kujang
  
• 10 Proyek Migas Tambah Lifting di 2014
  
• 2014, Pengembalian Investasi Migas Diprediksi USD17,6 M
  
• Kementerian ESDM Cari Cadangan Minyak 50 Miliar Barel
  
• Perusahaan Malaysia Berhasil Dapat Migas di Papua
  
• SKK Migas: Insentif Pengeboran Migas Mendesak!
  
• Dari 7 KKKS, Hanya 1 yang Berhasil
  
• Harga Jual Maksimum Gas untuk Transportasi USD4,72/MMBTU
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber