PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Lebay Pemilik Lapak 0]

FISKAL & MONETER

Kamis, 06 Juni 2013 14:20 wib

Rizkie Fauzian - Okezone

ilustrasi: (foto: corbis)

JAKARTA - Sebanyak 4.000 hingga 5.000 orang dari 32 ribu pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masuk kategori yang rentan melakukan tindak korupsi dan kolusi.

"Oleh karena itu, sulit bagi kami untuk mengawasi semua pegawai," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany, di Gedung Ditjen Pajak, Rabu (5/6/2013) malam.

Fuad menjelaskan, bahwa ada sekira 4.000-an pegawainya yang rentan melakukan tindak korupsi karena mereka merupakan tenaga pemeriksa yang berurusan langsung dengan para Wajib Pajak (WP).

"Kendati demikian, masih banyak juga pegawai pajak yang bersih, jangan digeneralisasi bahwa semuanya bandel," jelasnya.

Menurutnya, kasus seperti ini juga terjadi di beberapa negara seperti Korea dan Jepang, namun mereka melakukan pengawasan dan IT.

Fuad menambahkan, saat ini Ditjen Pajak masih kekurangan jumlah pegawai, pasalnya dari jumlah penduduk dan perusahaan yang belum membayar pajak, maka dengan jumlah pegawai 32 ribu dirasa kurang cukup.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan negara lain seperti China yang memiliki jumlah pegawai pajak hingga 880 ribu orang. Selain itu, di Jerman dengan jumlah penduduk yang 80 juta memiliki pegawai pajak hingga 110 ribu orang.

"Saya harap pemerintah dapat menyediakan tenaga tambahan di Ditjen Pajak, supaya penarikan pajak bisa lebih maksimal," tutur dia.

Fuad juga mengungkapkan, bahwa dirinya selalu memberikan motivasi kepada para pegawainya, karena kasus-kasus yang terjadi saat ini membuat mereka tidak semangat.

"Mereka jadi drop mendengar kasus-kasus pajak ini, oleh karena itu saya terus memotivasi mereka," imbuh Fuad. (wan) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: Markus Pajak[/h]

• Menkeu Siapkan Karyawan Pajak Anti-Korupsi
  
• Kemenkeu Telusuri Jaringan Mafia Pajak
  
• Hatta Belum Terima Laporan Penggelapan Pajak
  
• Trio Big Fish Mafia Pajak Diminta Ditangkap
  
• Penyelidikan Mafia Pajak Terbentur "Uang Asing"
  
• Menkeu Nonaktifkan Pejabat Irjen Kemenkeu
  
• Pemerintah Bentuk Tim Selidiki 151 WP Ditangani Gayus
  
• Fuad: Di Pengadilan, Gayus Hanya Wakili Ditjen Pajak
  
• Menkeu Belum Merasa Perlu Ajak BPKP Audit Kasus Gayus
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber