HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Lebay Pemilik Lapak 0]

ENERGI

Selasa, 04 Juni 2013 15:26 wib

Dani Jumadil Akhir - Okezone

ilustrasi: (foto: corbis)

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai keberlanjutan asumsi perubahan subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan, sidang kali ini akan membahas asumsi perubahan subsidi listrik yang terbentur dengan permintaan Pemerintah dalam pengajuan margin usaha 7 persen.

"Hari ini kita bahas asumsi subsidi listrik.  Yang belum kesepakatan, yaitu margin usaha, pemerintah mengajukan 7 persen namun beberapa anggota belum setuju serta, penambahan subsidi listrik berjalan, sebesar Rp87,2 triliun dari angka Rp78,6 triliun," ungkap Sutan dalam pembukaan rapat kerja dengan Kementrian ESDM, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, salah satu kunci rapat kerja yang lalu adalah pembahasan margin usaha sebesar 7 persen yang merembet ke bagian-bagian lain yang belum di setujui Komisi VII DPR RI.

"Mengenai margin presentase usaha margin, kami ingin margin 7 persen. Namun angggota dewan juga belum menyetujui, komisi VII pun juga bertahan tidak setujui. Akhirnya kami juga harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Karena akan mempengaruhi revenue dan subsidi listrik berjalan," ujar Jero.

Lanjut Jero, pihaknya juga sudah menegur keras PT PLN sesuai arahan komisi VII DPR RI, karena belum mencapai efisien yang diharapkan,

"Kemarin anggota dewan sudah menegur PLN agar lebih baik kinerjanya PLN dan kami tentu akan terus awasi dan efiseiennya diawasi termasuk energi mixnya, serta sulitnya PLN putuskan harga terutama pembangkit listrik mini hydro, geothermal, dan pembangkit listrik yang lain. Saya sudah sampaikan keras dengan PLN, kecepatan mengambil keputusan penyediaan energi-energi lain selain BBM agar lebih keras dan lebih cepat dan lebih longgar dan bagaimanapun energi lain lebih murah dari BBM," tegas Jero.

Jero pun memohon kepada Komisi VII DPR RI untuk menyetujui margin usaha sebesar 7 persen. Angka margin tersebut adalah angka minimal untuk kelistrikan di APBN-perubahan 2013.

"Saya dengan kerendahan hati mohon agar disetujui karena akan menyangkut hal-hal lain berikutnya akan mempersulit pemerintahan kita dalam menggerakan roda kelistrikan," tandas Jero. (wan) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: PLN[/h]

• Wuih, Utang PLN Capai Rp210 Triliun
  
• Tahun Depan, PLN Butuh 6,8 Jt Ton Batu Bara
  
• PLN Minta Ekspor Batu Bara Ditekan
  
• PLN Gunakan 4.629 Kl BBM untuk PLTGU Muara Tawar
  
• 2017, Pasokan Listrik DKI Jakarta Capai 10 Ribu MW
  
• PLN Ajak Investor Tanam Investasi di Proyek Rp100 T
  
• PLN Siap Bangun Pembangkit Listrik Khusus Smelter
  
• Tagihan Listrik Ngaco Ulah Petugas Meteran PLN
  
• PLN Pede Target 10 Juta Pelanggan Prabayar Tercapai
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber