Transmart Full Day Sale, Bed Set Diobral Gede Jadi Semurah Ini

[Lebay Pemilik Lapak 0]

SURABAYA - Sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu menunjukkan baru 12 daerah di Jatim yang baik dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).Kemudian 24 Kabupaten/Kota dijatim mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dari 12 LKPD Kabupaten kota yang mendapat opini WTP, 11 LKPD adalah WTP-DPP

Kemudian 24 Kabupaten/Kota mendapat opini wajar dengan pengecualian. Dari 12 LKPD kabupaten/kota yang mendapat opini WTP, opini 11 LKPD adalah WTP-DPP (WTP Dengan Paragraf Penjelasan) dan hanya 1 daerah yang LKPD-nya sempurna mendapat opini WTP murni (Tanpa Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan).

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Hotman Napitupulu mengatakan, APBD merupakan kebijakan terpenting dalam mencapai tujuan pembangunan lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mempunyai tata kelola yang baik agar APBD bisa dioptimalkan sebagai alat untuk mengintervensi perekonomian guna memakmurkan rakyat.

Indikator tata kelola anggaran yang baik, kata Hotman, tercermin dari LKPD. Secara keseluruhan LKPD di Jatim sudah terbilang bagus. Dari target 60 persen daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), saat ini sudah ada 13 LKPD yang mendapat opini WTP di Jatim, yaitu 12 kabupaten/kota dan satu LKPD Pemprov Jatim.

”Semakin banyak daerah yang LKPD-nya mendapatkan opini WTP akan semakin bagus, artinya pengelolaan keuangan daerahnya semakin akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dengan kata lain, semua pencatatan keuangan daerahnya dilakukan secara wajar. Jadi nanti laporan keuangan itu bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik,” paparnya seusai diskusi dalam rangka 30 Tahun BPKP di Surabaya, Rabu malam (29/5/2013).

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, kabupaten yang mendapat opini opini WTP murni mengatakan, pihaknya akan terus mempertahankan prestasi tersebut guna perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

”Perolehan hasil audit dengan opini WTP ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas LKPD yang kami lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan,” kata Anas.

Dia menambahkan, meningkatnya kualitas opini LKPD Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan meningkatnya jumlah realisasi anggaran yang dikelola. Tren realisasi APBD selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan hingga ke level 99 persen.

Banyuwangi, kata Anas, terus meningkatkan kontrol pada seluruh tingkatan pengelola keuangan dan barang daerah dengan menerapkan pengendalian berlapis pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (wan) (wdi)

 

 

Sumber