Wajib Pajak di Sumatra Bebas Denda Keterlambatan Imbas Bencana

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ilustrasi. (Foto: Okezone)[/h]

JAKARTA - Sebanyak 15,5 juta masyarakat yang akan menerima kompensasi kenaikan BBM akan diberikan kartu. Rencananya kartu akan dikirim 6 Juni 2013.Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, kartu berbentuk kartu kredit itu merekam semua data penerima bantuan. Total kartu yang akan diberikan untuk 15,5 juta rumah tangga. Bagi yang menerima kartu ini maka akan mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bambang menjelaskan, penggunaan kartu ini untuk mengurangi salah targetnya pemberian bantuan. Dia mengakui, pemberian kompensasi BBM sebelumnya memang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara kementerian.

"Dengan pengiriman kartu ini, maka kita akan tahu data konkret masyarakat yang berhak menerima kompensasi kenaikan BBM," katanya, dalam Rajawali Foundation Asia Public Policy Forum 2013, Rabu (29/5/2013).

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI itu menyatakan, PT Pos Indonesia yang bertugas mengirimkan kartu ini secara langsung. Adapun yang menjadi koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. Untuk program BSM akan langsung ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan dibagikan melalui sekolah masing-masing.

Menurut dia, untuk Raskin pemerintah akan menaikkan kuotanya dari 12 kali sebulan menjadi 15 kali sebulan. Lalu untuk PKH, ujarnya, satuan biayanya akan dinaikkan dari Rp1,4 juta per keluarga menjadi Rp1,8 juta per keluarga. Sedangkan BLSM untuk sasaran 15 juta rumah tangga akan menerima Rp150 ribu per bulan. BLSM akan diberikan untuk lima bulan dengan periode pembayaran dua kali.

Yakni yang pertama per dua bulan sekali dan terakhir per tiga bulan sekali. Sedangkan sasaran BSM yang awalnya untuk delapan juta siswa dinaikkan menjadi 18 juta siswa di sekolah negeri dan madrasah.

"Jika tepat sasaran, empat kompensasi ini akan mensejahterakan mereka meski BBM naik," terangnya.

Pimpinan AusAid Foundation Indonesia Jacqui de Lacy menjelaskan, pihaknya akan mendukung TNP2K yang diketuai Wapres Boediono ini dalam hal mengembangkan pusat data terpadu. Bantuan ini diharapkan agar program perlindungan sosial dari kenaikan BBM ini tepat sasaran.

Dia mengungkapkan, basis data yang terpadu memang penting agar perlindungan sosial yang diberikan dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Selain itu, terangnya, mereka juga akan mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Jacqui menjelaskan, pihaknya sejak 2009-2014 juga sudah mengalokasikan 57 juta dolar Australia untuk mendukung perbaikan dan perluasan sistem perlindungan sosial di Indonesia. “Program ini didasari hubungan yang kuat dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mempertahankan jejaring pengaman sosial yang terjangkau,” ucapnya.

Dia menerangkan, subsidi ke masyarakat yang tidak mampu harus diberikan ke keluarga miskin dan paling rentan. Agar kedepannya mereka dapat berinvestasi di masa depan dengan memastikan anak-anak bersekolah. Selain itu juga memberikan mereka makanan yang bergizi dan cukup. Pemerintah juga harus memastikan perawatan kesehatan yang memadai bagi masyarakat tidak mampu tersebut.

Direktur Rajawali Foundation Agung Binantoro menambahkan, forum ini bertujuan agar para pembuat kebijakan di Asia dapat berinteraksi dan berkomunikasi sehingga memperkuat jaringan kebijakan. Terutama pada kebijakan penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial. Hasil dari forum ini akan diserahkan ke TNP2K. selanjutnya hasil rumusan akan dilaksanakan oleh kementrian terkait.

“Bappenas akan berkoordinasi dengan TNP2K bersama perwakilan masyarakat dan organisasi internasional dalam penerapan rekomendasi rumusan ini,” pungkasnya. (Neneng Zubaidah/Koran SI/wdi)

 

 

Sumber