Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Sejumlah perusahaan rokok nasional memboikot sosialisasi PMK No 78/2013 tentang Penetapan Penggolongan Tarif Cukai yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kementerian Keuangan pada Jumat pekan lalu.Para pengusaha ini mengaku kecewa karena pemerintah mengabaikan aspirasi pengusaha. Imbasnya, undangan pertemuan yang ditujukan kepada perusahaan rokok  yang seharusnya digelar pada pukul 08.30 WIB di ruangan rapat BKF, Kementerian Keuangan, Selasa (28/5/2013) tidak dihadiri para perusahaan rokok.

Pengusaha pun geram karena pemerintah baru melakukan sosialisasi ke pengusaha setelah aturan diteken menteri dan segera berlaku pada 12 Juni 2013. Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyatakan jika PMK tersebut demi mengatur industri rokok.

"Aturan itu untuk industri rokok biar berjalan dengan benar, dan penerimaan negara juga benar," ujarnya, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Beberapa waktu lalu, dalam surat bernomor UND/169/KF.2/2013. BKF mengundang sejumlah perusahaan rokok, mulai kelas besar hingga kelas kecil. Tidak hanya itu, BKF juga mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspindo).

Pabrikan rokok yang hadir tersebut di antaranya adalah Gudang Garam, HM Sampoerna, Djarum, Nojorono Tobacco Internasional, Menara Kartika Buana, Philip Morris Indonesia, Bentoel Internasional Investama, Merapi Gunung Lestari, Mulyo Rahardjo, STCC, Lenni Jaya Tobacco, Djitoe Indonesian Tobacco dan Wakil Sekertaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Boikot ini pun makin terang benderang ketika tidak ada kejelasan siapa utusan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang hadir dalam rapat tersebut. Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani justru menjawab pihaknya juga absen dalam pertemuan. "Saya tidak hadir, terima kasih," ujar Franky. (ade)

 

 

Sumber