Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kurangnya kerjasama perdagangan antardaerah disebabkan oleh beberapa faktor.Sekjen Apindo Franky Sibarani mengatakan salah satunya yakni daya beli masyarakat di daerah rendah dan pada umumnya perdagangan di daerah itu marak ilegal dengan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnya banyak di langgar.

"Konsumen di daerah pun mementingkan harga murah dengan prioritas pertama dibandingkan dengan kualitas dengan prioritas kedua," ungkap Franky dalam diskusi publik dengan tema Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Diakuinya, memang pemerintah Indonesia dalam sektor perdagangan sangat mudah, dalam artian dengan mudah dan banyaknya pedagang ilegal maupun legal.

"Kalo saya sebut (yang ilegal), makanan minuman produk mudah tidak memiliki ijin edar resmi, mainan anak, elektronik, serta tekstil. Padahal ada peraturan tidak boleh impor baju bekas. Ada baju dengan harga Rp5.000-Rp10.000, itu sulit diterima tapi sudah terjadi," tegasnya.

"Produktifitas prilaku konsumen, di daerah tidak paham untuk konsumsi satu produk. Perlindungan negara lemah," tambahnya.

Franky mengungkapkan, dilihat dari pengelolaan keputusan tentang BBM saja sulit, bagaimana tentang pengambil tindakan mengenai setor perdagangan yang ilegal.

"Efeknya kita makin jauh untuk menambah infrastruktur bahkan infrastruktur yang sudah ada sulit untuk di tingkatkan kualitasnya karena didalamnya itu ada pungutan resmi dan tidak resmi yang related dengan infrastruktur," pungkasnya. (wan) (wdi)

 

 

Sumber