Video: Investor Pantau Pengelolaan Fiskal -Program Unggulan Pemerintah

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ilustrasi. (Foto: Okezone)[/h]

BANDUNG - Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) mencatat jumlah kapal penunjang operasi di sektor hulu migas berbendera asing hanya sebanyak 20 kapal atau 3 persen dari 672 unit kapal penunjang operasi. Artinya, 97 persen kapal telah berbendera Indonesia."Fakta ini menunjukkan keberpihakan industri hulu migas pada perkapalan nasional," ungkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Trans Hotel, Bandung, Rabu (22/5/2013).

Dia menjelaskan, saat ini SKK Migas telah melakukan usaha bersama Kontraktor Kontrak Kerja (KKS) dalam memenuhi asas cabotage yang sudah digulirkan pemerintah.

"Di antaranya memasukkan klausul kewajiban berbendera Indonesia dalam setiap proses pengadaan kapal, mengoptimalkan sharing capacity untuk kegiatan operasi, dan melibatkan galangan kapal nasional dalam proyek pembangunan kapal baru di kontraktor KKS," kata dia.

Menurut Rudi masih ada tantangan yang dihadapi kapal nasional di sektor hulu migas, seperti sulitnya ketersediaan kapal semistik, pengeboran, dan penggelaran pipa yang berbendera Indonesia. "Padahal kebutuhan sampai 2015 ada sebanyak 64 kapal," tambahnya.

Dia melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan suplai kapal pengeboran masih jauh dari kebutuhan operasional hulu migas. Oleh karena itu, SKK Migas akan membuat terobosan baru untuk memenuhi ketentuan asas cabotage.

"Merujuk rencana kegiatan pengeboran yang akan meningkat di masa mendatang, SKK migas melihat perlu adanya terobosan untuk memenuhi ketentuan asas cabotage yang ditetapkan," ucap dia.

Dia mengatakan, SKK Migas memerlukan dukungan kementerian terkait, dan para pengusaha kapal nasional untuk menjembatani kebutuhan operasi hulu migas dan pemenuhan konstitusional.

Rugi menjelaskan, jika penerapan asas cabotage dilaksanakan tanpa kompromi, maka produksi migas dan kegiatan hulu migas akan mengalami banyak hambatan. "Kami sangat mendukung asas cabotage dan peningkatan kapasitas nasional di bidang perkapalan dengan catatan memperhatikan kondisi aktual di lapangan," tukas dia. (mrt)

 

 

Sumber