Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution di akhir jabatannya dia  menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI dan memberikan pernyataan mengenai beberapa hal yang harus dilakukan untuk perubahan perbankan agar lebih baik lagi.Darmin menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk perubahan perbankan kedepannya, yakni dengan meringankan bunga perbankan, memperbaiki persaingan perbankan di dalam UMKM, serta mengoptimalkan branchless banking. Dimana ketiga hal tersebut seiring dengan mendekatkan perbankan pada masyarakat luas.

"Reformasi untuk perbankan agar lebih baik lagi itu ada tiga hal, yang pertama kita dorong ketertarikan perbankan ke pasar UMKM lalu kita jaga kredit perbankan agar bisa mengikuti BI Rate sebesar 5,75 persen dan ketiga itu reformasi channeling melalui branchless banking untuk industri perbankan," Ujar Darmin, di Komisi XI gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Darmin menambahkan, ada beberapa tahap untuk menjalankan ketiga reformasi perbankan tersebut. Tahap awal yakni dengan melakukan mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen serta mengawasi pelaksanaan penetapan kredit perbankan di level BI Rate.

Untuk penerapan BI rate dilevel tersebut dilakukan selama satu setengah tahun bahkan lebih. Tahap berikutnya dengan dilakukan penerapan multiple license yang mengatur bunga perbankan dan porsi kredit pada sektor UMKM.

"Lalu penerapan branchless banking yang dilakukan dengan berkerjasama pada industri telekomunikasi dengan industri perbankan yang dilakukan pada beberapa hari yang lalu," jelasnya.

Penegakan ketiga cara melalui reformasi perbankan tersebut lanjut Darmin, ini merupakan capaian tersendiri selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dimana hal tersebut dilakukan untuk menjaga prinsip perbankan sebagai alat guna intermediasi sektor rill.

"Beberapa tahun kedepan dapat kita harus menjaga perkembangan sektor riil. Karena selain sistem keuangan, BI kan juga harus ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung sektor riil," tutupnya. (wan) (wdi)

 

 

Sumber