Cara Pembatalan Pinjaman Spinjam

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo saat mengisi Kuliah Umum Stadium General, di Peradilan Semu Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu (16/5/2013). (Foto: Wahyudi/Okezone)[/h]

MEDAN - Ketua Umum Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyerahan konsesi di sejumlah sektor perekonomian, seperti sektor tambang dan perkebunan.Pasalnya mekanisme penunjukkan dalam pemberian konsesi selama ini, telah memunculkan kesempatan korupsi yang dilindungi oleh hukum. Menurut HT, sistem pemberian konsesi harus kembali dilaksanakan dengan mekanisme tender terbuka, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperolehnya.

Sementara untuk kompetensi, dapat diatur sedemikian rupa, dalam prasyarat tertentu, yang bisa diatur untuk menyeleksi para peserta tender.

"Korupsi kita tumbuh subur bukan hanya karena perilaku, tapi karena ada celah yang dimunculkan oleh sistem hukum kita. Lihat saja pemberian konsesi kehutanan, perikanan dan  pertambangan. Seluruhnya dengan penunjukkan. Padahal konsesi yang diberikan sifatnya strategis, dan rentan gesekan sosial. Jadi harus segera direvisi, agar negara tidak terus merugi akibat spekulasi yang dilakukan pemegang konsesi," jelasnya saat mengisi Kuliah Umum Stadium General, di Peradilan Semu Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu (16/5/2013).

Lebih lanjut, HT mengungkapkan, jika sistem hukum selain telah menyebabkan korupsi, juga telah menjadi penghambat jalannya proses pembangunan. Karena banyak proyek-proyek pemerintah yang bersifat taktis, justru diwajibkan melewati proses tender. Ironisnya, proses tender tersebut malah diatur lewat permufakatan jahat antara makelar proyek dengan oknum di pemerintah.

"Kalau di negara-negara maju, pemberian konsesi bukan hanya memberikan pemasukan bagi negara saat proyek berjalan. Tapi sejak proses tender. Proses mendapatkan konsesi juga tidak mudah. Tidak seperti kita di sini, yang strategis justru dilepas, yang taktis justru ditenderkan. Sudah diatur pula sama broker-broker. Ini yang membuat kita sulit melaksanakan pembangunan. Saya pengusaha, dan saya tahu betul seluk beluk proses tender itu," tambahnya.

Bos MNC Group itu juga mengatakan, untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem hukum dan tata niaga pemerintahan itu, dibutuhkan sosok pimpinan yang kuat, dan memiliki visi untuk membuat Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan penting bagi dunia. Bukan justru pemimpin yang mengobral sumber daya yang ada.

"Kami sadar bahwa perlu kerja keras untuk membuat korupsi bisa dikurangi. Masyarakat kita butuh kepastian. Itu lah alasan kenapa saya, dan juga teman-teman lain terjun ke politik," tutupnya. (wdi)

 

 

Sumber