Cuma di Transmart Full Day Sale, Sepeda Listrik Diskon Jutaan Rupiah

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Marzuki Ali. (Foto: Okezone)[/h]

JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus diperbincangkan. Fokus isu pun berkisar tentang tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan, dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Ali mengatakan, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, maka nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp297 triliun. Di mana angka yang semakin di luar batas kemampuan APBN.

"Penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, untuk menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat," kata Marzuki di Nusantara II Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Marzuki melanjutkan, dengan konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter (kl) akan terlampaui, karena diperkirakan akan mencapai 48 juta-56 juta kl. Hal seperti ini yang akan semakin menekan APBN dan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU.

Selain itu, hasil penghematan subsidi BBM, menurut Marzuki harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan.

"Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, seharusnya pemerintah tidak ragu-ragu dan harus segera mengambil keputusan," jelasnya.

Tidak hanya itu, Marzuki mengungkapkan bahwa yang menjadi keprihatinan saat ini adalah kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang akan berdampak pada inflasi. Di mana meningkatnya inflasi akan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya harga pangan.

"Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar instansi, mengantisipasi dan melakukan pengawasan ke pasar, jadi dapat menghitung jumlah stok pangan sesuai kebutuhan," tutupnya.

Kendati demikian, Marzuki berharap seluruh program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dap tepat sasaran. (wdi)

 

 

Sumber