He Xiangjian, Raja Perkakas Rumah Tangga China Berharta Rp537,41 T

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ilustrasi. (Foto: Okezone)[/h]

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku sulit dalam melakukan pengaturan dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi karena banyaknya pertambangan ilegal yang bermunculan di wilayah pertambangan."Ini menjadi kendala BPH Migas dalam pengaturan distribusi BBM subsidi," ungkap Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasim kepada wartawan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Menurut Ibrahim, sektor pertambangan seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi akan tetapi pada kenyataannya mereka mendapatkan BBM dari pasar ilegal yang bersumber dari BBM Subsidi. "Antrean jeriken ataupun truk di SPBU beberapa hari lalu diduga banyak lari ke tambang ilegal," jelasnya.

Ibrahim mengungkapkan, kalau sekiranya tambang ilegal bisa ditertibkan, maka akan memudahkan dalam memberi alokasi kuota BBM untuk kegiatan pertambangan.

"Dalam rangka penertiban di lapangan kita banyak mengalami kesulitan. Kesulitan yang kita temui adalah karena banyak pertambangan-pertambangan ilegal," terang Ibrahim.

Lanjut Ibrahim menjelaskan, dulu dengan mudah memberikan alokasi BBM bagi kegiatan pertambangan karena legal. Tapi sekarang banyak tumbuh pertambangan yang ilegal. BPH Migas sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah bagaimana memberikan alokasi untuk pertambangan ini supaya tertib.

"Kita telah berkoordinasi dengan Pemda bagaimana memberikan alokasi ke sana (pertambangan) supaya tertib, ternyata karena ilegal ya tidak bisa dikumpulkan. Padahal kalau bisa lebih tertib barangkali distribusi BBM PSO bisa lebih baik," pungkasnya. (wdi)

 

 

Sumber